Pernyataan itu disampaikan Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Yusuf Lakaseng merespons pernyataan PKS dan capres-cawapres Anies-Muhaimin yang menolak Pembangunan IKN jelang Pilpres 2024.
“Soal IKN ini untuk meluruskan bahwa selama ini kan semenjak pascaputusan MK itu kan orang menganggap bahwa Ganjar Mahfud ini antitesa banget sama Jokowi. Jadi soal IKN ini memperjelas posisi kita, bahwa apa yang baik dari Pak Jokowi akan kita lanjutkan, apa yang kurang baik, apa yang tidak baik akan kita koreksi dan perbaiki,” ucap Yusuf.
Baca Juga: Alasan PKS Tolak Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Pasangan AMIN Gagas 14 Kota Jadi The New Jakarta
“Soal IKN ini komitmen Ganjar-Mahfud jelas akan menuntaskan, akan melanjutkan, karena ini adalah utang sejarah.”
Yusuf menuturkan, pemindahan ibu kota sudah digagas sejak Presiden Soekarno pada tahun 1957 ketika datang meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Selatan.
“Saat itu Soekarno sudah menggagas bahwa ibukota akan dipindahkan ke Kalimantan, tapi entah apa yang terjadi kemudian itu tidak jadi,” ujar Yusuf.
“Kemudian pada masuk rotasi kekuasaan Orde Baru itu digagas lagi pada 1997 oleh Presiden Soeharto, keluar Keppres Nomor 1 tahun 1997 yang membangun Jonggol sebagai kota mandiri yang diperuntukkan untuk ibu kota atau pusat pemerintahan baru.”
Baca Juga: Andre Gerindra soal PKS Tolak IKN: Itu Diatur UU Bukan Produk Abal-abal, Wajib Bagi Capres Terpilih
Bahkan, sambung Yusuf, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sudah digagas juga skenario membangun ibu kota baru tidak jauh dari Jakarta 5070 KM atau bahkan di luar kota Jakarta.
“Kenapa bagi kami dari IKN penting? Karena dia adalah keseimbangan untuk keadilan pembangunan serta sebagai simbol Indonesia yang futuristik. Karena kan IKN ini dibangun menjadi kota modern yang akan (menjadi) forest city dan smart city. Jadi di situ dibangun sebuah kota yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk bekerja, nyaman untuk bermain, nyaman untuk belajar,” jelas Yusuf.