penganjallapar.com

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Deddy Sitorus menyatakan bahwa partainya tetap akan mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Deddy menegaskan putusan kontroversial MK itu sebagai “sumber masalah” jelang Pemilu 2024.

Deddy menggarisbawahi putusan MK itu diloloskan oleh hakim-hakim yang melanggar etika. Bahkan, paman Gibran, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK sehubungan putusan tersebut.

Baca Juga: Cak Imin Sebut Situasi Demokrasi di Indonesia Saat Ini Mirip Orde Baru: Kita Benahi UU ITE Segera

“Sulit sekali, Bung, kita move on dari soal MK itu, karena itu adalah gerbang paling akhir untuk menjaga kewarasan pengelolaan kekausaan dalam bentuk UU ataupun pemerintahan,” kata Deddy dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa (28/11/2023).

“Kalau kita mau melupakan, ya dangkal sekali kita. Besok-besok orang bisa ganti Pancasila itu kalau kita bilang move on-move on,” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mempertanyakan keberatan PDI-P tentang putusan MK. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menggarisbawahi hakim-hakim yang terbukti melanggar etik telah disanksi.

Faldo juga mempertanyakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemerintah sekarang berlaku seperti Orde Baru. Faldo mengklaim pemerintah terbuka dengan kritik dan tidak melakukan penyelewengan kekuasaan.

“Kita cap Orba-nya itu lho yang agak bingung juga, tapi kan hari ini kita nggak mau nih mengintervensi ke arah MK, dan ini sudah diuji juga, Bung Deddy, jadi mau membuktikan gimana lagi?” kata Faldo kepada Deddy.

“Ada hukuman yang telah dijalankan, terus kita mau gimana lagi? Apa lagi?” lanjutnya.

Faldo pun menyatakan bahwa penentuan kandidat capres-cawapres bukan menjadi ranah presiden. Ia pun menyinggung banyaknya kader PDI-P di pemerintahan sehubungan komentar Megawati.

Meskipun demikian, Deddy menegaskan bahwa putusan kontroversial MK tetap akan menjadi masalah bagi pihaknya. Menurutnya, putusan yang dilahirkan dari pelangaran etik seharusnya tidak dilaksanakan.

“Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, dengan Khofifah, atau siapa pun saya kira tidak akan terjadi yang seperti ini,” kata Deddy.

Deddy pun meminta agar pemerintah “tidak arogan.” 

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga membantah pernyataan Faldo bahwa pemerintah saat ini terbuka dan “beda banget” dari Orba.

“Lu omong kosong aja. Jangan suka kayak bosmu lah, lain di depan lain di belakang,” kata Deddy kepada Faldo.

Baca Juga: Mahfud Tegaskan Orang Baik pun Tidak Boleh Ubah Batas Konstitusional, Akui UU ASN Problematik

KUBU RAYA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan berhati-hati dalam memilih pemimpin. 

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan  pembukaan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Musyawarah Nasional (Munas) XXV Kohati di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (24/11/2023).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urabaningrum, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. 

Presiden Jokowi menjelaskan Pemilu 2024, 2029, 2034 sangat menentukan untuk Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. 

Sebab Indonesia punya peluang menjadi negara maju dan kesempatan itu hanya ada satu kali dalam sebuah peradaban negara. 

Baca Juga: Jokowi: Pilih Anies, Prabowo, Ganjar Silakan, Kehendak Allah dan Rakyat

Jokowi mengingatkan di tahun 1950-an dan 1960-an negara-negara di Amerika Latin sudah menjadi negara berkembang, namun hingga saat ini tetap menjadi negara berkembang. Bahkan ada yang sampai menjadi negara miskin. 

Presiden tidak menginginkan kemajuan Indonesia yang saat ini sudah terbangun menjadi sia-sia karena perpecahan dan kesalahan memilih pemimpin.

Jokowi menilai Indonesia punya peluang dan kesempatan menjadi negara maju. Jika peluang dan kesempatan yang saat ini dimiliki tidak digunakan sebaik-baiknya, sulit bagi Indonesia masuk ke jajaran negara maju. 

“Sering saya bicara bolak-balik hati-hati memilih pemimpin. Tapi semuanya kita serahkan kepada rakyat, karena yang punya kedaulatan adalah rakyat. Siapapun yang saudara pilih pertama itu kehendak Allah yang kedua memang kehendak rakyat,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

“Mau memilih Pak Anies silahkan, mau memilih Pak Prabowo silahkan. Mau memilih Pak Ganjar silahkan. Asal jangan pilih Pak Bahlil, karena semuanya nanti akan ditentukan oleh rakyat di 14 Februari yang akan datang,” sambung Jokowi. 

Baca Juga: [FULL] Sambutan Jokowi Buka Kongres HMI ke-32: Singgung Soal Situasi Geopolitik Dunia

SORONG, KOMPAS.TV – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengakui dirinya merupakan produk instan dalam politik di hadapan perwakilan kelompok pemuda mahasiswa di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (25/11/2023).

Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi pertanyaan mahasiswa mengenai isu calon anggota legislatif (caleg) yang diusulkan secara instan atau terlalu cepat oleh partai.

Kaesang mengatakan bahwa ia bisa menjadi Ketua Umum PSI dalam waktu yang singkat sehingga bisa dikatakan sebagai produk instan. Kendati demikian, ia sudah mengenal politik sejak 2005.

Baca Juga: Jokowi Diisukan Gabung ke PSI Usai Pemilu 2024? Begini Jawaban Kaesang

“Saya instan gak? Instan, saya harus akui saya sendiri juga sama, tetapi saya mau membela diri, mau bagaimana pun di media, susah,” kata Kaesang.

“Tetapi di satu sisi, saya ini sudah terpapar dengan dunia politik sejak 2005 sejak ayah saya menjadi Wali Kota dan sampai sekarang 2023 menjadi (Presiden, red.), berarti sudah 18 tahun,” sambungnya.

Ia lalu menceritakan peran ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengedepankan cara berkomunikasi dengan masyarakat saat terjun ke dunia politik.

Cara komunikasi ini ia lihat langsung saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan berupaya merelokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo, Surakarta.

Saat itu, Jokowi rutin mengajak makan dan berdialog dengan para pedagang dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Setidaknya, ada 50 pertemuan lebih digelar antara Jokowi dan para pedagang sampai akhirnya tercapai mufakat atas kebijakan relokasi tersebut.

“Saya belajar dari situ, ketika kita mau menginginkan sesuatu yang mana itu baik untuk semua orang, yang kita lakukan adalah komunikasi walaupun itu membutuhkan waktu yang cukup lama,” tutur Kaesang.

Baca Juga: Bantah Sungkeman Ditolak Megawati, Kaesang: Itu Berita Hoaks Beliau Terima Saya dengan Baik

Ia juga menyebutkan istilah on job training yang digunakannya untuk menjelaskan bahwa ia sudah belajar politik meski tak terlibat dalam politik praktis.

Selain itu, suami Erina Gudono itu juga menjelaskan bahwa sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PSI pada 25 September 2023 lalu, terdapat proses panjang yang sudah ia lalui.

Oleh karenanya, ia tak ambil pusing ketika dicap sebagai produk politik instan. Kaesang memilih untuk fokus bekerja untuk partai, alih-alih menanggapi kritikan produk instan tersebut.

DEPOK, KOMPAS.TV – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui  Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman menyoroti istilah gemoy dan santuy, menurutnya itu sesuatu yang tidak sehat.

Hal itu disampaikan Sohibul Iman dalam acara ‘Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024’ di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

“Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat,” kata Sohibul.

Sohibul berpendapat bahwa menggunakan gimik dalam politik memang sah-sah saja.

Baca Juga: Disebut ‘Gemoy’ oleh Kader PSI, Ini Respons Prabowo Subianto!

Tetapi, yang ia sayangkan adalah jika ada pihak yang tak mau beradu gagasan dan dengan sengaja menggunakan gimik itu untuk meraup suara pemilih.

“Maka, PKS memelopori adanya politik gagasan, ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan, apalagi hari-hari ini, saya sangat prihatin,” tuturnya.

“Untuk memenangkan demokrasi persaingan demokrasi ini sekarang lebih banyak gimiknya,” kata Sohibul, dikutip dari Kompas.com.

Presiden PKS periode 2015-2020 itu menyebut pemimpin harus dapat memenangkan pertarungan dengan kapasitas mengelola pemerintahan, bukan sekadar memiliki gimik.

“Memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan. Di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan,” tutur Sohibul.

Baca Juga: Momen Menhan Prabowo Resmikan 12 Sumber Titik Air di Pamekasan Madura

Gimik gemoy yang kerap disuarakan oleh pendukung salah satu pasangan capres merujuk pada kata gemas.

Sementara, kata santuy atau yang beraarti santai adalah narasi politik yang digaungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan bahwa ia dan kolega di KPK mendukung penunjukan Nawawi Pomolango sebagai ketua KPK sementara. Nawawi ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi ketua KPK sementara usai Firli Bahuri diberhentikan karena menjadi tersangka kasus pemerasan.

Ghufron menyebut penunjukan Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara tidak mendapat penolakan dari internal KPK. Sosok Nawawi disebutnya tepat memimpin KPK saat ini.

Baca Juga: Meluruskan Penunjukan Nawawi Pomolango Pengganti Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK

“Saya pribadi sebagai kolega dari Pak Nawawi mendukung penuh penunjukan Pak Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK. Dan saya rasa segenap insan KPK juga demikian akan mendukung dan berharap pada Pak Nawawi untuk mengembalikan marwah dan dukungan masyarakat kepada KPK,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis pada Minggu (26/11/2023).

“Rasanya pak Nawawi adalah sosok yang tepat karena yang paling senior di antara kami pimpinan yang ada, sehingga harapannya memiliki lebih kebijakan, serta beliau diterima/tidak memiliki resistensi dari insan KPK,” ujarnya.

Ghufron menyampaikan bahwa penunjukan Nawawi, menjadi momentum bagi KPK untuk memperbaiki diri secara internal maupun eksternal.

Sebelumnya, Jokowi mengaku menunjuk Nawawi Pomolango karena mempertimbangkan banyak hal. Namun, Jokowi menyebut pertimbangan-pertimbangan itu tidak bisa diungkap ke publik.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universtias Padjajaran Romli Atmasasmita menyebut penunjukan Nawawi cacat hukum karena prosedur pergantian pimpinan KPK dan penunjukkan pimpinan baru KPK hanya bisa dilakukan jika pimpinan KPK berkurang menjadi tinggal tiga orang

“Dapat disimpulkan bahwa prosedur penunjukan Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengandung cacat hukum sehingga prosedur penunjukan dimaksud batal demi hukum dan karenanya segala tindakan hukum KPK dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan,” kata Romli.

Baca Juga: Alasan Nawawi Pomolango Ditunjuk Jadi Pengganti Firli Bahuri, Jokowi Sebut Banyak Pertimbangan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi VIII dpr RI dan Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1445 H/2024 M pada hari ini, Senin (27/11/2023).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan mengatakan penetapan BPIH 2024 tak mengalami perubahan dari kesepakatan sebelumnya, yaitu sebesar Rp93,4 juta. 

“Ya (hari ini BPIH 2024 ditetapkan). Angkanya tidak berubah (Rp93,4 juta)” kata Ace kepada wartawan, Senin. 

Baca Juga: Alasan DPR dan Kemenag Sepakati Biaya Haji 2024 Jadi Rp93,4 Juta

BPIH 2024 sebesar Rp93,4 juta disepakati usai serangkaian rapat pembahasan dan kajian atas biaya haji 2024 usulan awal Kemenag yakni sebesar Rp105 juta.

“Kami bersama anggota Komisi VIII yang tergabung dalam panitia kerja atau panja akhirnya menyepakati bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji [BPIH] 1445 H/2024 M sebesar Rp93,4 juta,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Kamis (23/11/2023), dikutip dari laman resmi Kemenag.

Sementara Komisi VIII mengusulkan agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah dengan proporsi 60 persen dan 40 persen dari nilai manfaat.

Baca Juga: Kemenag Turunkan Usulan Biaya Haji 2024 dari Rp105 Juta Jadi Rp94,3 juta, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menyatakan bakal membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur bila menang di Pemilu 2024. 

Menurut dia, sebaiknya PKS fokus untuk memenangkan pesta demokrasi nanti, sehingga bisa merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) 

Baca Juga: Anies Respons Keinginan PKS Ibu Kota Tetap di Jakarta Tidak di IKN

“Ya silakan saja, nanti ubah lagi saja undang-undangnya ya, kalau berkuasa,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dasco menegaskan, Koalisi Indonesia Maju akan mengutamakan program pemerintahan yang berkelanjutan.

“Ya kita lihatlah, kalau kami kan sudah jelas bahwa itu program yang berkelanjutan. Kita harus lanjutkan dan kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, UU itu juga disahkan ya. Dengan catatan memang dan penolakan dari teman-teman PKS terutama, tapi kan mayoritas setuju,” katanya.

PKS menjanjikan untuk menginisiasi ibu kota negara Indonesia tetap berada di DKI Jakarta jika partai tersebut menang. 

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” kata Syaikhu.

Menurut Syaikhu, atas berbagai petimbangan, Jakarta dinilai masih layak menyandang status sebagai ibu kota Indonesia.

Salah satu pertimbangan tersebut adalah terkait dengan sejarah bahwa Jakarta menjadi tempat proklamasi Indonesia dikumandangkan.

“Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta,” kata dia.

Aspek sejarah, lanjut dia, harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota, karena nilai historis bangsa tidak mungkin diabaikan.

Baca Juga: PKS Janji Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta jika Menang Pemilu: IKN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Alasan lain, kata dia, adalah terkait pembangunan. Ia berpendapat PKS memahami bahwa pembangunan harus menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori Rekor Kirab Bendera Peserta Pemilu secara Estafet Melalui Daerah Terbanyak.

Penyerahan penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Jaya Suprana kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, sebelum pelaksanaan deklarasi pemilu damai, Senin (27/11/2023) petang tadi.

Dalam pernyataannya, Jaya Suprana mengatakan, dirinya telah berkunjung ke lebih dari 80 negara di dunia.

“Di beberapa negara demokrasi kami telah menyaksikan pemilihan umum dengan cara dan budaya masing-masing,” kata dia.

Baca Juga: Hadiri Deklarasi Kampanye Damai, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

“Tapi terus terang saya belum pernah menyaksikan suatu penyelenggaraan pemilu seperti yang hari ini saya saksikan. Terima kasih kepada KPU, Anda membuat saya bangga menjadi warga negara Indonesia.”

Berkaitan dengan penyerahan penganugerahan tersebut, Jaya Suprana mengatakan rekor hari ini bukan sembarang rekor tetapi merupakan rekor dunia.

“Bukan rekor Indonesia tetapi rekor dunia.  Namun, anugerah rekor ini disertai harapan, tolong KPU, Anda benar-benar selenggarakan peilu 2024 sebagai pemilu damai.”

“Itu yang didambakan oleh seluruh  bangsa Indonesia ini. KPU, tolong Anda pulihkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada lembaga negara,” harap Jaya Suprana dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV.

Ia juga mengatakan, belakangan ini terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan bangsa Indonesia.

Tapi, ia mengaku yakin jika KPU kalau benar-benar berhasil menyelenggarakan pemilu ini secara damai, akan memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia pada pemerintahnya.

Baca Juga: Jelang Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024 di KPU

“Saya yakin KPU tidak mungkin bekerja sendiri. Keberhasilan ini juga tergantung pada para peserta pemilu, terutama pada enam putra terbaik Indonesia yang terpilih menjadi capres-cawapres.”

“Maka, kepada Anda semua capres cawapres, kami mohon berkenan anda untuk mendukung KPU memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia pada lembaga pemeirintah,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menilai pihak yang baru berkuasa saat ini mau bertindak seperti zaman orde baru atau orba.

Hal itu disampaikan Megawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan apakah boleh menekan rakyat atau memberikan sesuatu tanpa melalui aturan yang berlaku.

“Kamu mesti lihat perundangan ya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun juga kepada rakyatmu? Hah? Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini,” ucap Megawati, dikutip dari video Kompas.tv.

Baca Juga: [FULL] Pidato Megawati Singgung Kekuasaan di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud MD

“Lalu, keluarganya itu apa sama sih? Nggak deh. Sori ya, umpamanya polisi, emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggaklah. Makan bakso juga, makan mi juga.”

Megawati mengaku sebetulnya ia tidak boleh mengucapkan hal semacam itu, tetapi ia melakukannya karena sudah jengkel.

“Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak.”

“Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, dan tahu tidak kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman orde baru,” lanjut Mega.

Ia kemudian menanyakan pada kader PDI-P yang hadir, apakah mereka berani melawan atau tidak, yang dijawab serentak oleh para kader bahwa mereka berani.

“Menang kita, Ganjar-Mahfud, satu putaran,” tambah Megawati.

Megawati jengkel

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Megawati pun mengatakan, ia seorang manusia yang juga punya rasa jengkel apabila tidak dihormati.

Terlebih dirinya merupakan seorang mantan presiden.

Baca Juga: Megawati Minta Wartawan Tak Bully Dirinya: Nanti Kamu Dibully Anak-Anak Saya!

“Ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah Presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho,” kata Megawati.

Ia kemudian mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut,” ujar Megawati.

DEPOK, KOMPAS.TV – Jaringan gusdurian mengajak masyarakat melawan segala bentuk ujaran kebencian dan informasi palsu yang sangat rawan digunakan dalam pemilihan umum (pemilu).

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian Jay Akhmad, Minggu (26/11/2023).

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian penting dalam melawan segala bentuk ujaran kebencian dan informasi palsu yang sangat rawan digunakan dalam pemilu,” ujarnya dalam pembukaan Festival 4 Peace “Pemilu Damai, Adil dan Bermartabat” di Wisma Hijau Depok.

Jay menambahkan, festival tersebut merupakan upaya GUSDURian untuk mengajak masyarakat melibatkan diri dalam proses Pemilihan Umum 2024 yang damai, adil, dan bermartabat.

Baca Juga: Jaringan Gusdurian Gelar Rapat Kerja Nasional, Bahas Situasi Demokrasi Jelang Pemilu 2024

Seruan ini, lanjut dia, setelah memperhatikan maraknya informasi palsu dan ujaran kebencian di ruang digital pada pemilu dua periode sebelumnya. 

Ia kemudian memberi contoh situasi pada 2014 dan 2019,  yang mengakibatkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu.

“Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam melakukan reintegrasi bangsa, baik menjelang, saat, dan pasca penyelenggaraan pemilu,” ucap dikutip dari keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.TV.

Festival ini menampilkan berbagai pertunjukan budaya dan pentas musik dan dihadiri lebih dari 250 peserta dari berbagai penjuru Indonesia, dan menghadirkan Band Marjinal, komika Benedictus, dan Inaya Wahid.

Selain pertunjukan seni budaya dan musik, di dalam Festival 4 Peace juga dibacakan deklarasi Pemilu Damai oleh perwakilan tokoh agama dan tokoh pemuda lintas agama. 

Sebagai rangkaian dari festival terebut, lanjut dia, Jaringan GUSDURian telah mengadakan kegiatan pelatihan bagi tokoh agama dan pemuda lintas agama di Yogyakarta, Cirebon, dan Manado.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 81 tokoh agama dan tokoh pemuda lintas agama dari berbagai daerah seperti Jawa, Madura Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Banten, Maluku Utara, and Yogyakarta.

Baca Juga: Alissa Wahid: Dukungan Yenny ke Ganjar Mahfud Bukan Atas Nama Keluarga dan Jaringan Gusdurian

Hadir dalam festival ini beberapa tokoh bangsa seperti Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Lukman Hakim Saifuddin (Mantan Menteri Agama RI), Gomar Gultom (Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia  (PGI), Asep Saifudin Jahar Rektor UIN Syarif Hidayatullah, dan Mgr. Pius Riana Prabdi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). 

Kegiatan tersebut terselenggara dengan dukungan UNESCO melalui Project #SocialMedia4Peace yang didanai Uni Eropa.