Puan Sebut Tak Ada Instruksi dari Partai ke Ganjar untuk Kritik Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS TV – Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani menyebut, tak ada instruksi dari partainya kepada Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo untuk melontarkan kritik kepada pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Puan menjelaskan, kritik yang dikatakan oleh Ganjar itu berbasiskan data, sehingga tak asal disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah tersebut. 

“Enggak ada instruksi (partai). Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2023). 

Baca Juga: Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi, Puan: Ada Data

Ia mengatakan, pihaknya akan melalukan penilaian apakah sikap yang ditunjukkan oleh Ganjar itu berdampak baik kepada elektabilitasnya atau tidak. 

“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas. Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” ujarnya. 

Menurutnya, selama ini partai berlambang banteng itu juga selalu menyampaikan gaagasan dan kritik ke Jokowi. Sehingga, tak perlu dihebohkan bila kadernya melakukan kritik ke pemerintah. 

“Walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri,” katanya. 

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar pada Sabtu (18/11/2023), Ganjar menyatakan penilaian ke penegakan hukum di Indonesia turun. Kini dia memberi nilai 5 dari 10.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu merasa belakangan kasus belakangan banyak kasus yang menjadi sorotan publik karena penuh dengan polemik. Alasannya, dirasa banyak intervensi hingga rekayasa hukum.

Salah satu kasus yang belakangan menjadi sorotan publik dan disinggung oleh kubu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.

Baca Juga: Soal Ganjar Kritik Rapor Merah Penegakan Hukum Jokowi, Nusron: Tanya Mahfud MD

Putusan nomor 90 itu sendiri memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.