Bekas PM Israel Ehud Barak Sebut Hamas Masih Kuat di Gaza Utara dan Selatan: Netanyahu Harus Dipecat

bekas-pm-israel-ehud-barak-sebut-hamas-masih-kuat-di-gaza-utara-dan-selatan-netanyahu-harus-dipecat

JERUSALEM, KOMPAS.TV – Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak menyebut gerakan Hamas jauh dari kehancuran di Selatan Gaza dan tetap mempertahankan kapabilitasnya di bagian Gaza Utara, Kamis (30/11/2023).

Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan surat kabar Israel Haaretz pada Selasa (28/11) seperti dilaporkan Anadolu, Kamis, (30/11/2023), Ehud Barak menulis, “Sekitar dua bulan setelah perang dimulai, Israel mendekati persimpangan penting. Pasukan Israel membuat kemajuan yang cukup di Utara Jalur Gaza, tetapi Hamas masih jauh dari kehancuran di selatan Gaza dan mempertahankan kapabilitas di utara juga.”

Dia menambahkan, “untuk bertahan dalam situasi sulit, sangat penting untuk menyelesaikan misi membongkar kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, meskipun menghadapi tekanan eksternal.”

Namun, dia juga menyadari mencapai hal tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin lebih.

Meski begitu, Ehud Barak mengingatkan, legitimasi internasional “anjlok cepat, dan ketegangan di belakang pintu tertutup, termasuk dengan Amerika Serikat, bisa mencapai titik ledak.”

Dalam pernyataan ini, Ehud Barak mengindikasikan kekhawatirannya terhadap berkurangnya dukungan dan pengakuan internasional untuk tindakan yang diambil oleh pihak Israel.

Ia merujuk pada fakta bahwa opini dan dukungan dunia terhadap suatu konflik dapat berubah dengan cepat, dan adanya ketegangan yang tidak terlihat dengan Amerika Serikat (AS) dan pihak lain dapat mencapai titik kritis yang berpotensi merugikan Israel secara internasional.

“Adalah tanggung jawab Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyinkronkan jam-jam ini dan mendapatkan waktu yang diperlukan. Tetapi dia gagal dalam tugas ini, dan sekarang kita berada di persimpangan yang menentukan,” tegasnya.

Baca Juga: Israel Akui 2.005 Tentaranya Luka dan 28 Kritis selama Operasi Militer, yang Tewas Tidak Diumumkan

PM Israel Benjamin Netanyahu. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, hari Kamis (30/11/2023), mengatakan gerakan Hamas jauh dari kehancuran di Selatan Gaza dan tetap mempertahankan kapabilitasnya di bagian Gaza Utara, menekankan, Apa yang (Israel) dibutuhkan saat ini adalah pemerintahan persatuan nasional tanpa Netanyahu dan tanpa Smotrich dan Ben-Gvir. (Sumber: Politico)

Barak menyoroti bahwa “Netanyahu mengabaikan kenyataan bahwa hubungan saling percaya dengan Gedung Putih sangat penting agar Israel mencapai tujuannya.”

Dia mengatakan, “Kegagalan Netanyahu dalam memimpin perang terletak pada penolakannya untuk memahami bahwa, dalam hal ini, kemenangan tidak dapat dicapai tanpa posisi yang jelas mengenai ‘hari esok’ pasca-perang dan rencana untuk mewujudkan visi tersebut.”

Barak melanjutkan, “Memiliki posisi seperti itu memungkinkan identifikasi elemen-elemen kritis yang terlibat dan bagaimana bekerja dengan mereka saat ini sehingga mereka akan ada di sana ketika tiba ‘hari setelah’.”

Menteri LHK Siti Nurbaya: Presiden Jokowi Mengukir Warisan Iklim yang Luas bagi Indonesia

menteri-lhk-siti-nurbaya-presiden-jokowi-mengukir-warisan-iklim-yang-luas-bagi-indonesia

DUBAI, KOMPAS.TV – Satu dekade ini Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung negosiasi substansial Conference of the Parties (COP) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).

Sebagai panduan untuk aksi iklim praktis di Indonesia, sejumlah langkah dan kebijakan dilakukan.

Baca Juga: Menteri KLHK Apresiasi Rumah Anggrek PLN Nusantara Power

Di antaranya melalui sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. Ikhtiar ini merupakan hasil dialog pada COP26 di Glasgow dua tahun lalu.

Pada COP28 kali ini prioritas kita adalah menyoroti hasil utama dari aksi iklim yang kita lakukan, terutama dalam memastikan target iklim FOLU Net Sink 2030 Indonesia tetap berjalan sesuai rencana,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, UEA, Kamis (30/11/2023).

Menurut Siti Nurbaya, dari sana lah sehingga dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran yang menentukan dalam mencapai tujuan.

“Tujuannya yaitu peningkatan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ungkapnya menegaskan, melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.tv

Menteri Siti menjelaskan, program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 itu merupakan salah satunya yang berkontribusi besar di bawah kepemimpinan Presien Joko Widodo (Jokowi).

“Inilah hasil penting dari aksi perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Menteri Siti, target iklim FOLU Net Sink 2030 yang diluncurkan pada COP26 merupakan komitmen dan implementasi iklim dengan dasar hukum yang kuat. 

Pasalnya, regulasi tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2021 lalu.

Target FOLU Net Sink 2030 ini lebih dari sekadar janji yang dibuat di atas kertas. Kita secara konsisten telah menunjukkannya melalui tindakan nyata di lapangan,” tuturnya.

Selain itu, Indonesia juga telah berhasil mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir.

Tanpa terkecuali, tetap teguh dalam memastikan sektor FOLU berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60%.

Menteri Siti mengatakan, pada peristiwa El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam bidang pengendalian perubahan iklim, yaitu dengan hanya 16% dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut, serta tidak menimbulkan kabut asap lintas batas.

Baca Juga: Menteri LHK Siti NurbayaSelidiki Penyebab Kebakaran TPA Kopi Luhur

“Pencapaian ini tidak terjadi secara autopilot, tapi hasil dari tindakan nyata terhadap perubahan iklim di lapangan, termasuk keberhasilan dalam menghindari kebakaran besar selama pandemi global Covid-19,” katanya.

Korea Selatan Larang Produksi dan Konsumsi Daging Anjing, Peternak dan Pelaku Bisnis Unjuk Rasa

korea-selatan-larang-produksi-dan-konsumsi-daging-anjing-peternak-dan-pelaku-bisnis-unjuk-rasa

SEOUL, KOMPAS.TV – Produsen daging anjing Korea Selatan bentrok dengan polisi, Kamis (30/11/2023) di Seoul, Korea Selatan. Mereka menentang pelarangan produksi dan konsumsi daging anjing.

Pada awal bulan ini, pejabat pemerintah dan partai penguasa setuju untuk memperkenalkan undang-undang pada akhir tahun ini yang akan melarang praktik mengonsumsi daging anjing yang sudah terjadi selama berabad-abad itu, seperti laporan Associated Press.

Meskipun beberapa anggota parlemen telah mengajukan usulan undang-undang anti daging anjing serupa sebelumnya, ini akan menjadi kali pertama bagi pemerintah untuk mendukung legislasi semacam itu.

Sebanyak 200 peternak, pemilik restoran, dan pelaku industri daging anjing berkumpul dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mereka bersorak, menyanyi, mengangkat tinju, dan bergantian memberikan pidato yang mengkritik langkah pemerintah.

Salah satu pengunjuk rasa mengatakan ia akan bunuh diri jika pemerintah dan partai penguasa tetap melanjutkan legislasi tersebut. 

Kami akan melawan! Kami akan melawan!” teriak para pengunjuk rasa.

Beberapa produsen daging anjing membawa anjing dalam kandang di truk mereka, namun dicegah untuk membawanya ke lokasi protes.

Terjadi dorong-mendorong antara sebagian pengunjuk rasa dan polisi, dan beberapa peternak berlari ke jalan ketika truk, yang tampaknya mengangkut anjing, mendekat.

Polisi menahan tiga pengunjuk rasa, kata para peternak. Polisi mengatakan mereka tidak dapat segera memastikan penahanan tersebut.

Konsumsi daging anjing tidak secara eksplisit dilarang atau dilegalkan di Korea Selatan. Namun, ada desakan untuk melarangnya karena keprihatinan terkait citra internasional Korea Selatan dan kesadaran publik yang meningkat terkait hak-hak hewan.

Hamas Bebaskan 8 Sandera, Israel Lepaskan 30 Tahanan Palestina, Gencatan Senjata Masuki Hari Ketujuh

hamas-bebaskan-8-sandera-israel-lepaskan-30-tahanan-palestina-gencatan-senjata-masuki-hari-ketujuh

GAZA, KOMPAS.TV – Hamas bebaskan delapan sandera pada Kamis (30/12/2023), sebagai pertukaran dengan Israel untuk membebaskan tahanan Palestina.

Pembebasan ini menjadi bagian dari kesepakatan penambahan gencatan senjata di Gaza, yang terjadi di menit-menit terakhir.

Namun pembaruan gencatan senjata, yang kini memasiki hari ketujuh diyakini bakal semakin menegangkan untuk kedua belah pihak.

Baca Juga: Bekas PM Israel Ehud Barak Sebut Hamas Masih Kuat di Gaza Utara dan Selatan: Netanyahu Harus Dipecat

Dikutip dari Associated Press, Hamas diperkirakan akan menetapkan tuntutan lebih banyak bagi sandera yang tersisa.

Hamas dilaporkan membebaskan enam sandera pada malam hari, setelah melepaskan dua wanita Israel di siang hari.

Militer Israel mengungkapkan mereka semua diserahkan ke Palang Merah di Gaza, dan dibawa ke Israel untuk kemudian diteruskan ke rumah sakit dan kemudian bereuni dengan keluarganya.

Pada perjanjian gencatan senjata setidaknya 10 orang Israel yang disandera juga dengan warga negara lain dibebaskan oleh Hamas, ditukar dengan setidaknya 30 tahanan Palestina.

Saat ditanya kenapa Hamas membebaskan kurang dari 10 sandera, Juru Bicara Militer Israel, Laksmana Muda Daniel Hagari mengungkapkan 12 warga Israel telah dibebaskan sehari sebelumnya.

Apa yang dikatakannya menyiratkan bahwa jumlah keseluruhan telah memenuhi tuntutan Israel.

Sementara itu seperti dilaporkan BBC, Badan Penjara Israel mengungkapkan telah membebaskan 30 tahanan Palestina.

Baca Juga: Xi Jinping Serukan Terwujudnya Negara Palestina yang Merdeka dan Sah

Mereka mengungkapkan pembebasan itu bagian dari kesepakatan perpanjangan gencatan senjata dengan Hamas.

Namun, nama dari tahanan Palestina yang dibebaskan tak diungkapkan.

Media yang terafiliasi dengan Hamas sendiri belum memberikan konfirmasi mengenai pembebasan tahanan.

AS Peringatkan Israel, Minta Serangan Lebih Tepat Sasaran saat Perang Berlanjut di Gaza

as-peringatkan-israel-minta-serangan-lebih-tepat-sasaran-saat-perang-berlanjut-di-gaza

WASHINGTON, KOMPAS.TV – Amerika Serikat (AS) memperingatkan Israel untuk melakukan serangan yang tepat sasaran saat perang berlanjut di Gaza.

Peringatan AS itu demi menghindari semakin banyaknya warga Palestina yang harus mengungsi serta krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.

Menurut seorang pejabat AS, jika gelombang pengungsi yang terjadi di utara Gaza terjadi juga di wilayah selatan, akan menyebabkan krisis yang melampaui kemampuan jaringan kemanusiaan mana pun.

Baca Juga: Hamas Bebaskan 8 Sandera, Israel Lepaskan 30 Tahanan Palestina, Gencatan Senjata Masuki Hari Ketujuh

Ia pun menegaskan, implikasi dari kejadian tersebut akan sangat menganggu.

“Anda tidak dapat membuat skala pengungsian seperti yang terjadi di wilayah utara untuk dilakukan di selatan,” kata pejabat senior tersebut, seperti dilansir ABC NewsKamis (30/11/2023).

“Hal ini tidak boleh terjadi, yang berarti bahwa cara melakukan kampanye (serangan, red) harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dipikirkan dengan matang untuk meminimalkan konsekuensi perpindahan yang lebih jauh dan signifikan ini,” tambahnya.

Pemerintah AS telah berulang kali menyatakan mendukung Israel “untuk membela dirinya”, serta untuk menghancurkan Hamas dalam merespons serangan pada 7 Oktober.

Namun karena meningkatnya kritik terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza akibat serangan Israel, pemerintahan Presiden Joe Biden terus memberikan peringatan kepada pejabat Israel agar menata kembali operasi militer mereka.

Pernyataan terbaru dari para pejabat AS pun menandai beberapa peringatan paling keras yang pernah mereka berikan ke Israel.

Israel Langsung Serang Gaza Setelah Gencatan Senjata Berakhir, Hamas Jadi Kambing Hitam

israel-langsung-serang-gaza-setelah-gencatan-senjata-berakhir-hamas-jadi-kambing-hitam

TEL AVIV, KOMPAS.TV – Militer Israel mengungkapkan langsung serang Gaza setelah gencatan senjata dengan Hamas berakhir.

Serangan itu dilakukan, Jumat (1/12/2023), tak lama setelah gencatan senjata berakhir.

Dikutip dari CNBC, gencatan senjata berakhir pada Jumat pukul 7 pagi.

Di sela-sela serangan tersebut pihak Israel menempatkan Hamas jadi kambing hitam, dengan menuduh kelompok perlawanan Palestina itu melanggar gencatan senjata.

Baca Juga: AS Peringatkan Israel, Minta Serangan Lebih Tepat Sasaran saat Perang Berlanjut di Gaza

“Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah memulai kembali serangan ke organisasi Hamas di Gaza,” bunyi pernyataan IDF seperti dilaporkan USA Today.

Mereka juga menuduh Hamas melanggar gencatan senjata karena menembak kea rah Israel.

IDF mengatakan sejam sebelum gencatan senjata berakhir, sistem pertahanan udara mereka telah mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza.

Hamas sendiri belum berkomentar terkait tuduhan IDF tersebut.

Radio Militer Israel melaporkan pesawat tempur Israel telah meluncurkan lusinan serangan rudal ke Gaza setelah gencatan senjata berakhir.

Dilansir dari Al-Arabiya, area di dekat Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, sebelah selatan Gaza, dan sebuah rumah di Gaza City terkena serangan pengeboman itu.

Pengeboman itu juga menargetkan Kota Abasan di Khan Yunis.

Baca Juga: Hamas Bebaskan 8 Sandera, Israel Lepaskan 30 Tahanan Palestina, Gencatan Senjata Masuki Hari Ketujuh

Ratusan ribu warga Palestina telah mencari perlindungan di selatan pada area yang disebut Israel sebagai zona aman.

Saat gencatan senjata, militer Israel juga melarang warga Gaza kembali ke rumahnya di bagian utara Gaza.

Israel Langsung Bombardir Gaza Begitu Gencatan Senjata Usai, Netanyahu Salahkan Hamas

israel-langsung-bombardir-gaza-begitu-gencatan-senjata-usai-netanyahu-salahkan-hamas

TEL AVIV, KOMPAS.TV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan hamas sehingga negara zionis itu kembali menyerang Gaza.

Israel membombardir Gaza tak lama setelah gencatan senjata antara Israel-Hamas berakhir Jumat (1/12/2023).

Sebelumnya telah dilakukan gencatan senjata sejak Jumat (24/11/2023), yang di dalamnya termasuk pertukaran sandera dan tahanan.

Baca Juga: Israel Langsung Serang Gaza Setelah Gencatan Senjata Berakhir, Hamas Jadi Kambing Hitam

Namun, gencatan senjata itu tak lagi diperpanjang dan langsung membuat Israel bereaksi dengan serangan.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menuding Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata.

“Hamas tak membebaskan sandera perempuan yang sesuai dengan kesepakatan, serta serangan roket ke wilayah Israel,” bunyi pernyataan Kantor Perdana Menteri Israel dikutip dari Anadolu.

Mereka menambahkan bahwa kelompok perlawanan Palestina itu yang menjadi penyebab serangan terbaru Israel ke Gaza.

“Kami akan meneruskan perang ini hingga kami mencapai tiga tujuan: membebaskan seluruh sandera, menghabisi Hamas sepenuhnya, dan memastikan tak ada lagi ancaman seperti ini datang dari Gaza lagi,” tambahnya.

Pesawat perang Israel dilaporkan menargetkan beberapa area di Gaza.

Baca Juga: AS Peringatkan Israel, Minta Serangan Lebih Tepat Sasaran saat Perang Berlanjut di Gaza

Kementerian Dalam Negeri Gaza mencatat bahwa pesawat perang Israel mulai melayang ke atas Gaza setelah jeda kemanusiaan berakhir.

Bunyi tembakan dari senjata berat dan juga artileri di sebelah timur Gaza dilaporkan telah berlanjut.

Pertempuran antara tentara Israel dan faksi-faksi perlawanan Palestina di Gaza dilaporkan terjadi di utara dan Gaza tengah.

Hari Ini DPR Sahkan Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI Gantikan Yudo Margono

hari-ini-dpr-sahkan-agus-subiyanto-jadi-calon-panglima-tni-gantikan-yudo-margono

JAKARTAKOMPAS TV – DPR RI akan menggelar rapat paripurna pada hari ini, Selasa (21/11/2023). 

Adapun salah satu agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah mengesahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima tni menggantikan Laksamana Yudo Margono

Yudo akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

Baca Juga: Direstui Komisi I DPR, Jenderal Agus Subiyanto akan Disahkan Jadi Panglima TNI 21 November

“Jadi rapat paripurna (pengesahan Agus Subiyanto), 21 November,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dasco menjelaskan, jika telah disetujui parlemen dalam rapat paripurna, tahapan selanjutnya adalah pelantikan Agus Subiyanto oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi Panglima TNI.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Agus Subiyanto menjadi Calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono.

Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Agus pada Senin (13/11/2023). 

Baca Juga: Calon Panglima TNI Wanti-Wanti Sikap Prajurit: Jangan Arogan dan Menyalahgunakan Senjata!

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai (calon) Panglima TNI,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Puan Sebut Tak Ada Instruksi dari Partai ke Ganjar untuk Kritik Pemerintahan Jokowi

puan-sebut-tak-ada-instruksi-dari-partai-ke-ganjar-untuk-kritik-pemerintahan-jokowi

JAKARTAKOMPAS TV – Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani menyebut, tak ada instruksi dari partainya kepada Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo untuk melontarkan kritik kepada pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Puan menjelaskan, kritik yang dikatakan oleh Ganjar itu berbasiskan data, sehingga tak asal disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah tersebut. 

“Enggak ada instruksi (partai). Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2023). 

Baca Juga: Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi, Puan: Ada Data

Ia mengatakan, pihaknya akan melalukan penilaian apakah sikap yang ditunjukkan oleh Ganjar itu berdampak baik kepada elektabilitasnya atau tidak. 

“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas. Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” ujarnya. 

Menurutnya, selama ini partai berlambang banteng itu juga selalu menyampaikan gaagasan dan kritik ke Jokowi. Sehingga, tak perlu dihebohkan bila kadernya melakukan kritik ke pemerintah. 

“Walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri,” katanya. 

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar pada Sabtu (18/11/2023), Ganjar menyatakan penilaian ke penegakan hukum di Indonesia turun. Kini dia memberi nilai 5 dari 10.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu merasa belakangan kasus belakangan banyak kasus yang menjadi sorotan publik karena penuh dengan polemik. Alasannya, dirasa banyak intervensi hingga rekayasa hukum.

Salah satu kasus yang belakangan menjadi sorotan publik dan disinggung oleh kubu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.

Baca Juga: Soal Ganjar Kritik Rapor Merah Penegakan Hukum Jokowi, Nusron: Tanya Mahfud MD

Putusan nomor 90 itu sendiri memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. 

Kemendikbud Ristek: Gibran Lulus S1 dari Singapura, Gelarnya BSc Bidang Studi Marketing

kemendikbud-ristek-gibran-lulus-s1-dari-singapura-gelarnya-bsc-bidang-studi-marketing

JAKARTA, KOMPAS.TV  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberi penjelasan terkait status ijazah Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang dipertanyakan oleh publik. 

Belakangan, ijazah sarjana dari luar negeri diragukan lantaran dinilai hanya menyelesaikan pendidikan setingkat diploma satu. 

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dikti Kemendikbudristek Prof Nizam menjelaskan, Gibran sudah melakukan penyetaraan ijazah luar negeri di Kemendikbudristek.

Nizam juga menjelaskan, Gibran memiliki ijazah yang asli dari University of Bradford, Singapura. Dalam ijazah luar negeri itu, Gibran lulus dengan gelar Bachelor of Science (BSc), bidang studi marketing pada 13 November 2010.

Nizam menambahkan, Gibran melakukan penyetaraan ijazah di dalam negeri 9 tahun setelah lulus. Penyetaraan ijazah luar negeri dilakukan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Baca Juga: Gibran Tegas Membantah Isu Ibu Iriana Cawe-Cawe Pencalonannya di Pilpres

Tim verifikator akan memeriksa data dan atau dokumen yang dilampirkan Pengusul. Setelah disetujui oleh Tim Penilai, maka akan dikelurkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Untuk kasus Gibran, telah dikeluarkan SK tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri. 

SK tersebut ditandatangani oleh Paristiyanti Nurwardani pada 8 Agustus 2019 dengan nomor SK 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019. 

Dalam SK tersebut, ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka dari University of Bradford telah disetarakan dengan Sarjana.