penganjallapar.com

JAKARTA, KOMPAS.TV – Panglima TNI Jenderal agus subiyanto menyebut pihaknya akan mengedepankan operasi intelijen dan teritorial dalam menangani konflik di Papua.

Agus menyampaikan hal itu usai dirinya dilantik sebagai panglima TNI oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, Rabu (22/11/2023).

“Strateginya akan penegakan diplomasi, saya akan mengedepankan operasi intelijen dan teritorial,” jelasnya pada wartawan.

Ia juga akan mengedepankan politik diplomatik militer antarwilayah yang ada di perairan Papua tersebut.

Baca Juga: Panglima TNI Persilakan Masyarakat Mengadu ke Posko jika Temukan Prajurit Tidak Netral

“Kita akan perketat, kita akan buat semacam MoU agar ada hubungan diplomatik mungkin, latihan bersama, atau pertukaran pelajar dan sebagainya,” jelasnya, dikutip dari Breaking News KompasTV.

“Itu untuk mempererat hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, khususnya di wilayah Papua.”

Dalam kesempatan itu, Agus Subiyanto juga menjelaskan bahwa Papua memang mempunyai karakteristik tersendiri, juga memiliki kearifan lokal serta tradisinya.

“Kita harus ngerti, kalau ke sana itu harus ngerti kearifan lokal, tradisinya seperti apa. Saya sudah sampaikan bahwa kita akan menggunakan kekuatan smart power.”

Smart power, lanjut Agus, terdiri dari soft power, yang mengedepankan intelijen dan teritorial.

“Apa tujuannya? Untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah tersebut, misalnya membuat jalan, jembatan, puskesmas, membuat failita umum. Bahkan sampai sekarang ada prajurit TNI yang mengajar di situ.”

Bahkan, kata dia, hingga saat ini masih ada personel TNI yang  mengajar dan turut membantu sektor kesehatan di Papua.

“Itu sampai jalan ke hutan, menyuntik.”

Baca Juga: Panglima TNI Agus Subiyanto akan Teruskan Program Yudo Margono dan Naikkan Tunjangan Prajurit

“Jadi hard power juga digunakan, karena kombatan itu bersenjata, lawannya ya senjata. Tetapi, tadi saya bilang, kita kedepankan dulu soft power,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan tentang koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru dalam pembebasan pilot Susi Air yang ditawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), panglima mengaku sudah berkoordinasi.

“Sudah dan mohon doanya supaya bisa segera selesai dan tawanannya bisa segera kembali ke negaranya.”

KOMPAS.TV – Diaspora Indonesia mengaku mengalami dugaan intimidasi oleh panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) di Vancouver, Kanada. Dugaan intimidasi ini dialami oleh Robert Prasetya.

Menurutnya, peristiwa itu terjadi sepekan sebelum kegiatan pencanangan Warung D3mokrasi terselenggara di Vancouver.

Robert menerima telepon di ponselnya, yang isinya meminta agar pelaksanaan kegiatan tersebut ditunda.

Telepon tersebut kemudian disusul dengan pesan yang mauk ke ponsel Robert.

 “Tidak ada niat untuk menargetkan individu atau lainnya. Sekadar membantu saling mengingatkan saja, Oom,” bunyi pesan di ponsel Robert sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.TV, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga: Jawab Hasto soal Tekanan Penguasa, Gibran: Tim Saya juga Diintimidasi, tapi Diem-Diem Aja

Permintaan itu sempat ditolak oleh Robert. Dia kemudian menghubungi rekan-rekannya di Jakarta untuk meminta masukan.

Setelah berkonsultasi, tim Robert mengkonfirmasi bahwa kegiatan yang ia lakukan tidak melanggar undang-undang Pemilu. Karena itu acara tetap jalan.

“Menolak serta mengecam intimidasi dari Panwaslu setempat untuk tidak mengadakan atau menunda acara kami,” tegas Robert.

“Kami telah mendapat masukan dari rekanan penasihat hukum di Jakarta dan Kanada bahwa apa yang kami lakukan tidak melanggar hukum,” lanjutnya.

Meski ada dugaan intimidasi, kegiatan tersebut tetap berjalan, dan dilaksanakan di St Patrick’s Parish Gym, diikuti oleh sekitar 200-an warga Indonesia dari daerah Vancouver dan sekitarnya.

Kegiatan di Vancouver ini juga merupakan pencanangan Warung D3mokrasi yang diinisiasi oleh para relawan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden,secara serentak sekitar sebulan lalu di Toronto, Kanada dan Atlanta, Amerika Serikat.

Kegiatan tersebut, lanjut dia, selain untuk periapan menyambut masa kampanye pada 28 November mendatang, juga merupakan wujud keprihatinan warga akibat keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap penuh kepentingan politik.

“Ketika kami usulkan ke rekan-rekan di seluruh dunia untuk mentransformasikan platform bersama ini menjadi Warung D3mokrasi, rekan-rekan langsung setuju.”

“Kami juga hari ini sepakat memakai hitam-hitam sebagai pertanda bahwa demokrasi di Indonesia dalam kondisi kritis,” ujar Robert.

Pemilu kali ini, lanjut dia, sangat krusial karena yang dilawan adalah oligarki, dan ada kemungkinan terjadi kecurangan.

“Hal yang tidak pernah kita pikirkan sejak reformasi,” tambahnya.

Baca Juga: Pihak Gibran Pasang CCTV di Rumah Semua Ketua Relawan, Buntut Adanya Dugaan Intimidasi

Selain mengajak untuk memenangkan salah satu paslon di daerah asal masing-masing, mereka juga harus mengawal suara di TPS sampai penghitungan.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan memberi tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menilai sikap penguasa saat ini seperti di masa Orde Baru.

Pernyataan Megawati tersebut disampaikan saat berpidato di acara Rakornas relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo, Senin (27/11/2023) lalu. 

Jokowi hanya tersenyum dan tidak ingin memberi tanggapan mengenai pernyataan Megawati yang menyinggung kultur orde baru.     

Awalnya, usai acara penanaman pohon oleh Presiden Jokowi di hutan kota kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11) pagi ini awak media bertanya terkait pernyataan Megawati tersebut. 

Mendengar pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi tersenyum kecil dan menyatakan tak ingin menanggapi hal itu. Presiden kemudian berpamitan dan menyudahi sesi tanya jawab dengan awak media. 

Baca Juga: Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Kritik Penguasa saat Ini Seperti Zaman Orde Baru, Apa Alasannya?

“Saya tidak ingin memberi tanggapan,” singkat Jokowi, Rabu (29/11), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV. 

Meski enggan memberi tanggapan mengenai pernyataan Megawati, Presiden Jokowi memberikan pesan kepada masyarakat dan semua pihak untuk menjalani Pemilu 2024 dengan damai, aman, penuh senyum serta penuh dengan kegembiraan. 

“Ya kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan,” ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan usai acara penanaman pohon di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. 

Adapun tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah masuk ke tahap kampanye yang dimulai pada Selasa (28/11) kemarin. 

Masa kampanye pemilu berlangsung selama 75 hari sampai 10 Februari 2024. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu pun sudah memiliki agenda kampanye perdana masing-masing.

Baca Juga: Momen Megawati Mengaku Jengkel, Sebut Pemerintahan Sekarang seperti Era Orde Baru

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan memulai kampanye di hari pertama di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, lalu lanjut ke Jakarta Timur dan Bogor. 

Sementara Cawapers Anies, Muhaimin Iskandar mengawali agenda kampanye dengan berkunjung ke rumah ibunya di Jombang, Jawa Timur untuk meminta izin. Setelah itu, berkampanye di beberapa wilayah Jatim seperti Kota Surabaya. 

Capres-Cawapres Pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Gibran tidak melakukan kampanye secara langsung. 
Prabowo menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan sedangkan Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wali Kota Solo. Keduanya baru akan menjalani kampanye di akhir pekan.

Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berbagi lokasi kampanye. Ganjar memulai kampanye dari Merauke, Papua Selatan dan Mahfud berkampanye di Sabang, Aceh. 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan rencananya di sektor penanggulangan bencana alam.

Hal itu disampaikan Jenderal Agus Subiyanto seusai upacara serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya, saat ini ada tiga hal yang menjadi perhatian, salah satunya adalah mengenai penanganan bencana alam.

“Kemudian bencana alam, kita juga sudah memodifikasi quick response. Kalau personel, insyaallah kita selalu terdepan,” tuturnya.

“Hanya perlengkapannya yang harus kita tingkatkan, misalnya kita akan siapkan nanti per wilayah itu ada dapur lapangan.”

Baca Juga: Potret Mahfud dan Prabowo Berdampingan Jadi Saksi Pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Selain menyiapkan dapur lapangan di masing-masing wilayah, ia juga berencana membuat dan memodifikasi perahu fiber untuk penanggulangan bencana.

“Kita buat juga perahu-perahu dari fiber, sehingga misalnya Jakarta banjir, perahu fiber itu bisa masuk ke gang-gang itu, kalau nyenggol-nyenggol pagar-pagar rumah itu tidak bocor, jadi kita akan memodifikasi.”

“Tujuannya dalam rangka membantu masyarakat bisa terwujud dengan baik,” tuturnya.

Hal lain yang juga disampaikan pada kesempatan tersebut adalah penanganan Organisasi Pembebasan Papua (OPM).

Ia menegaskan, untuk menghadapi OPM di Papua, ia akan menerapkan pendekatan smart power dan mengedepankan operasi teritorial. Mengutip laman resmi TNI, pendekatan smart power di antaranya melibatkan diplomasi, langkah persuasif, capacity building dan penerapan kekuatan bersenjata yang diproyeksikan untuk memperoleh legitimasi politik dan sosial. 

“Jadi menghadapi (OPM) Papua itu harus smart power, menggunakan soft power, kita akan kedepankan operasi teritorial.”

JAKARTA, KOMPAS.TV – Beredar foto dokumen berisi daftar 13 nama menteri dan pejabat yang akan direshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar tersebut.

Ia menegaskan, dokumen tersebut merupakan hoaks atau berita bohong.

“Hoaks. Ini menunjukkan banyaknya hoaks yg harus diwaspadai,” kata Pratikno dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Lebih lanjut, ia juga menyebut tidak ada rencana Presiden Jokowi untuk merombak kabinet dalam waktu dekat.

“Tidak ada rencana (rencana reshuffle),” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Ia menyebut kabar itu hoaks.

“Dapat dipastikan dokumen tersebut hoaks, mengandung informasi yang tidak benar atau bohong,” ujar Ari, Rabu.

Baca Juga: Komentar Ganjar Pranowo Soal Reshuffle Kabinet

Ia pun meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai informasi yang beredar.

Ari mengimbau untuk selalu melakukan cek dan ricek serta tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber resmi dan kredibel.

Bantahan terkait dokumen tersebut juga diunggah Akun X Kementerian Sekretariat Negara.

“Bersama ini kami nyatakan bahwa surat yang beredar tersebut adalah tidak benar (hoaks), karena sampai dengan saat ini Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah mengeluarkan informasi dimaksud,” cuit @KemensetnegRI, Rabu.

Sebagai informasi, Dokumen yang beredar itu berisi 13 nama, meliputi 11 nama menteri, nama Panglima TNI, dan nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan mengalami perombakan atau pergantian.

Dalam dokumen yang beredar, tertulis daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang diusulkan dan disetujui Presiden Jokowi. 

Dokumen tersebut juga tampak memiliki kop Kementerian Sekretariat Negara RI dan ditandatangani Mensesneg Pratikno.

Baca Juga: Detik-Detik Presiden Jokowi Lantik Agus Subiyanto Sebagai Panglima TNI

NUSA DUA, KOMPAS.TV – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) megawati Soekarnoputri menyebut insinyur Indonesia harus berpolitik demi kepentingan bangsa dan negara.

Menurutnya, insinyur memiliki daya imajinasi yang bisa digunakan untuk kepentingan negara.

Megawati pun mencontohkan ayahnya, presiden pertama RI, Soekarno, yang juga berpolitik.

Dia mengajak para insinyur Indonesia belajar dari Bung Karno yang juga memiliki pemahaman filsafat, sistem politik, sistem ekonomi dan kebudayaan serta pemahaman holistik tentang rakyat, tanah air dan bangsa.

“Insinyur harus berpolitik demi bangsa dan negara. Para insinyur memiliki daya imajinasi tentang masa depan,” kata Megawati dalam Konferensi Insinyur ASEAN (CAFEO) ke-41 di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/11/2023).

“Bagaimana membangunkan semangat juang para insinyur Indonesia agar mereka menjadi kekuatan transformasi rakyat Indonesia melalui penguasaan ilmu teknik,” lanjutnya, sebagaimana dikutip Antara.

Baca Juga: JK Berharap Ganjar Bisa seperti Megawati: Sangat Demokratis, karena Saya Alami

Megawati berharap Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang menaungi insinyur di Tanah Air, dapat melahirkan sosok insinyur pelopor yang tidak hanya berpikiran ke depan, tetapi juga membumi terkait kebutuhan rakyat.

Presiden kelima RI itu pun menegaskan, insinyur Indonesia harus berani berinisiatif dan bertekad menguasai ilmu teknik termutakhir. Proses tersebut menurutnya, memang memerlukan biaya tak sedikit dan memiliki risiko.

“Namun, jika kita tidak mulai dan berani mencoba, kapan lagi kita bisa berdikari? PII saya tantang untuk berani mengambil tanggung jawab itu, agar profesi keinsinyuran benar-benar menorehkan tradisi berprestasi di dalam membangun negeri. Sudah saatnya harus berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri,” kata Megawati.

Sementara Ketua Umum PII Danis Hidayat Sumadilaga mengaku sepakat dengan gagasan Megawati tentang insinyur berpolitik agar memberi kebermanfaatan lebih besar kepada masyarakat.

“Saya menangkap pesan beliau bahwa jangan berpikir teknik saja tapi tapi lebih luas, kompleks, berpikir ekonomi, kebudayaan, seni, supaya hasilnya jauh lebih bermanfaat kepada masyarakat termasuk politik itu. Oke, kenapa tidak?” kata Danis.

Baca Juga: Hasto Keluhkan Tekanan Penguasa, NasDem: PDIP Jangan Cengeng Dong

JAKARTA, KOMPAS.TV – Panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI tidak sepakat dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp94,3 juta.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis mengusulkan biaya haji 2024 diturunkan menjadi Rp93,5 juta per jemaah.

“Jadi kami mengajukan harga, dan mohon disetujui yaitu dengan harga Rp93.570.096 ya,” kata John dalam rapat kerja bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dirut Garuda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

“Masih ada kisaran kurang lebih Rp800.000 perbedaan antara anggaran yang diajukan oleh pemerintah dan yang diajukan oleh Komisi VIII DPR RI,” sambungnya.

Menurut penjelasannya, angka tersebut diperoleh usai panja DPR menyusun dan menyisir secara maksimal komponen-komponen biaya perjalanan haji.

Sebab itu, John pun menolak usulan biaya haji 2024 sebesar Rp94,3 juta per jemaah yang diajukan Kemenag.

“Saya secara pribadi dan atas persetujuan pimpinan saya, saya menolak anggaran Rp94,3 juta. Saya minta supaya dilakukan lagi perhitungan-perhitungan yang cermat terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan biaya pemberangkatan ibadah haji,” jelasnya.

Dengan catatan, kata dia, tidak mengurangi pelayanan-pelayanan sebagaimana yang harus diperbaiki oleh pemerintah, dengan berkaca pada pelaksanaan ibadah haji 2023.

Baca Juga: Kemenag Turunkan Usulan Biaya Haji 2024 dari Rp105 Juta Jadi Rp94,3 juta, Ini Rinciannya

Lebih lanjut, John mengatakan bila dibandingkan dengan BPIH 2023, usulan yang diajukan pihaknya mengalami kenaikan 4 persen.

Menurut Komisi VIII DPR, kata dia, Rp93,5 juta sudah sangat cukup untuk biaya ibadah haji 2024.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat yang sama, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan pihaknya menurunkan usulan rata-rata BPIH 2024 menjadi Rp94,3 juta dari sebelumnya Rp105 juta.

“Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, biaya atau BPIH yang sudah kami rumuskan itu berkisar Rp94,3 juta,” kata Hilman.

Menurut penjelasannya, pihaknya telah melakukan rasionalisasi dari berbagai item, sehingga didapatkan angka baru tersebut.

“Kami dari Kemenag ingin menyampaikan bahwa kami juga punya semangat yang sama dengan bapak-ibu di Komisi VIII, bahwa kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Fraksi PKS DPR RI Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji Mencapai Rp 105 Juta

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan penghargaan khusus kepada Cawapres Muhaimin Iskandar.

Tak hanya Muhaimin, Anies Baswedan juga ikut kedapatan penghargaan istimewa dari Muhammadiyah. Penghargaan khusus yang diberikan Haedar berupa tanda anggota kehormatan Muhammadiyah. 

Awalnya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memberikan waktu untuk Haedar memberikan suvenir atau cenderamata istimewa kepada Anies dan Muhaimin. 

Pemberian tanda mata istimewa tersebut sebagai penutup acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (21/11/2023). 

Di acara tersebut Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diberi kesempatan untuk memaparkan visi, misi dan program dan meminta tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan para panelis.

Baca Juga: Anies Baswedan Janji Revisi UU ITE Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini Alasannya

Dengan membawa tanda anggota kehormatan yang telah bingkai Haedar pun naik ke atas panggung.

“Suvenirnya tanda anggota kehormatan Muhammadiyah buat Mas Anies dan Cak Imin, sebagai bentuk dari kepercayaan kami,” ujar Haedar sembari menyerahkan bingkai suvenir kepada Anies Baswedan.

Usai memberikan suvenir kepada Anies, Haedar juga memberikan cenderamata yang sama kepada Muhaimin.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti sempat berkelakar Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU), tapi tetap mendapat penghargaan khusus dari Muhammadiyah.

“Selanjutnya adalah untuk Cak Imin, walaupun jelas NU, tapi boleh mendapatkan penghargaan khusus dari Muhammadiyah, juga sebagai anggota kehormatan Muhammadiyah,” ujar Abdul Mu’ti disambut gelak tawa hadirin yang hadir.

Baca Juga: Anies Baswedan dan Muhaimin Jadi Paslon Pertama yang Paparkan Gagasannya di ‘GAGAS RI’ Hari Ini

Ditagih Jatah Menteri

Dalam sesi tanya jawab, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti sebagai pemandu acara sempat memberi pertanyaaan yang mengundang gelak tawa. 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengisahkan soal bakal calon wakil presiden untuk mendampinginya di Pilpres 2024 sebelum jatuh ke Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui sebelumnya ada nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun tidak jadi, karena pecah kongsi di tengah jalan.  

Setelah Muhaimin pindah ke Koalisi Perubahan, muncul nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Lagi-lagi tidak berlanjut, hingga muncul nama Ridwan Kamil dan Erick Thohir sebagai kandidat pendamping Prabowo. 

Menurut Prabowo dari beberapa nama yang muncul sebagai kandidat, Ridwan Kamil menjadi sosok yang paling kuat.

Jika seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak sepakat dengan Gibran, maka Ridwan Kamil lah yang menjadi pendamping Prabowo. 

Baca Juga: Prabowo di Rakerda Apdesi, Ingatkan Pemimpin Jangan Banyak Bicara

“Kemarin sesungguhnya, terus terang, kemarin (Ridwan Kamil) hampir jadi wakil presiden saya. Tapi, emas dibuang di mana saja saja tetap emas,” ujar Prabowo di acara Rakerda APDESI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/11/2023).

Prabowo menilai Ridwan Kamil bukan hanya tokoh Jawa Barat, tetapi sudah masuk ke tingkat nasional. Hal ini yang membuat nama Kang Emil, sapaan Ridwan muncul di tingkat nasional.

Menurutnya,  nama Kang Emil tetap bertengger di tingkat nasional, meski tidak terpilih sebagai Cawapres di Pilpres 2024. 

“Feeling saya sering tepat, jadi saya punya feeling ini Ridwan Kamil akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

Adapun saat ini Ridwan Kamil masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Mantan Gubernur Jabar itu ditugaskan untuk memimpin kampanye di daerah Jabar.

Baca Juga: Ridwan Kamil Ditugaskan Menangkan Prabowo-Gibran di 3 Wilayah Ini

Tak hanya sebagai ketua tim kampanye daerah Jabar, Ridwan juga ditunjuk oleh Partai Golkar sebagai bakal calon guberur Jabar dalam Pilkada serentak 2024 yang dijadwalkan 27 November 2024. 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Media di Indonesia sangat berisiko disetir kepentingan politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan tersebut terungkap dalam hasil riset berkolaborasi Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diluncurkan pada Kamis (23/11/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Ketua PR2Media, Masduki, menjelaskan bahwa riset ini menganalisis sisi kepemilikan serta afiliasi politik media maupun jurnalis di sejumlah media nasional dan media lokal yang terletak di wilayah Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Riset berjudul “Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia” ini menunjukkan perbedaan kepemilikan media nasional dengan kepemilikan media lokal.

“Perbedaan ini bisa dipahami jika melihat beberapa media lokal yang diteliti adalah media yang baru lahir dengan modal dan sumber daya manusia yang relatif kecil. Ini tentu membuat gerak mereka di pasar media lokal masih sangat terbatas,” kata  Masduki melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.TV pada Jumat (24/11/2023).

Baca Juga: Pengamat Politik UGM Ungkap 5 Dampak dan Fenomena Penetapan Kaesang sebagai Ketum PSI

Beberapa media lokal yang diteliti, kata Masduki, kesulitan untuk mendapatkan pendanaan sehingga membuat mereka bergantung kepada dana pemerintah daerah dan iklan politik ketika masa pemilihan umum. 

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya afiliasi politik jurnalis atau media secara langsung maupun tidak langsung.

Afiliasi langsung terjadi ketika jurnalis atau pemilik media memiliki relasi secara langsung dengan institusi pemerintahan, partai politik, dan organisasi underbouw-nya. Relasi ini terlihat setidaknya dalam tiga bentuk.

Pertama, jurnalis atau pemilik media pernah atau sedang menjadi pengurus partai politik. 

Kedua, jurnalis atau pemilik media pernah atau sedang menjabat dalam posisi tertentu di institusi pemerintahan. Dalam pengalaman di daerah yang di teliti, temuan penelitian menunjukkan ada kepala daerah yang berlatar belakang sebagai jurnalis. 

Ketiga, jurnalis atau pemilik media pernah atau akan masuk ke gelanggang politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. 

Baca Juga: Pukat UGM Sebut Politik Transaksional Penyebab Kepala Daerah Korupsi dan Ditangkap KPK