PKS Soroti Gimik Gemoy dan Santuy, Sohibul Iman: Ini Sesuatu yang Tidak Sehat

pks-soroti-gimik-gemoy-dan-santuy-sohibul-iman-ini-sesuatu-yang-tidak-sehat

DEPOK, KOMPAS.TV – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui  Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman menyoroti istilah gemoy dan santuy, menurutnya itu sesuatu yang tidak sehat.

Hal itu disampaikan Sohibul Iman dalam acara ‘Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024’ di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

“Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat,” kata Sohibul.

Sohibul berpendapat bahwa menggunakan gimik dalam politik memang sah-sah saja.

Baca Juga: Disebut ‘Gemoy’ oleh Kader PSI, Ini Respons Prabowo Subianto!

Tetapi, yang ia sayangkan adalah jika ada pihak yang tak mau beradu gagasan dan dengan sengaja menggunakan gimik itu untuk meraup suara pemilih.

“Maka, PKS memelopori adanya politik gagasan, ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan, apalagi hari-hari ini, saya sangat prihatin,” tuturnya.

“Untuk memenangkan demokrasi persaingan demokrasi ini sekarang lebih banyak gimiknya,” kata Sohibul, dikutip dari Kompas.com.

Presiden PKS periode 2015-2020 itu menyebut pemimpin harus dapat memenangkan pertarungan dengan kapasitas mengelola pemerintahan, bukan sekadar memiliki gimik.

“Memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan. Di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan,” tutur Sohibul.

Baca Juga: Momen Menhan Prabowo Resmikan 12 Sumber Titik Air di Pamekasan Madura

Gimik gemoy yang kerap disuarakan oleh pendukung salah satu pasangan capres merujuk pada kata gemas.

Sementara, kata santuy atau yang beraarti santai adalah narasi politik yang digaungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep.

Nurul Ghufron Sebut Insan KPK Dukung Nawawi Pomolango Jabat Plt Ketua KPK

nurul-ghufron-sebut-insan-kpk-dukung-nawawi-pomolango-jabat-plt-ketua-kpk

JAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan bahwa ia dan kolega di KPK mendukung penunjukan Nawawi Pomolango sebagai ketua KPK sementara. Nawawi ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi ketua KPK sementara usai Firli Bahuri diberhentikan karena menjadi tersangka kasus pemerasan.

Ghufron menyebut penunjukan Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara tidak mendapat penolakan dari internal KPK. Sosok Nawawi disebutnya tepat memimpin KPK saat ini.

Baca Juga: Meluruskan Penunjukan Nawawi Pomolango Pengganti Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK

“Saya pribadi sebagai kolega dari Pak Nawawi mendukung penuh penunjukan Pak Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK. Dan saya rasa segenap insan KPK juga demikian akan mendukung dan berharap pada Pak Nawawi untuk mengembalikan marwah dan dukungan masyarakat kepada KPK,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis pada Minggu (26/11/2023).

“Rasanya pak Nawawi adalah sosok yang tepat karena yang paling senior di antara kami pimpinan yang ada, sehingga harapannya memiliki lebih kebijakan, serta beliau diterima/tidak memiliki resistensi dari insan KPK,” ujarnya.

Ghufron menyampaikan bahwa penunjukan Nawawi, menjadi momentum bagi KPK untuk memperbaiki diri secara internal maupun eksternal.

Sebelumnya, Jokowi mengaku menunjuk Nawawi Pomolango karena mempertimbangkan banyak hal. Namun, Jokowi menyebut pertimbangan-pertimbangan itu tidak bisa diungkap ke publik.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universtias Padjajaran Romli Atmasasmita menyebut penunjukan Nawawi cacat hukum karena prosedur pergantian pimpinan KPK dan penunjukkan pimpinan baru KPK hanya bisa dilakukan jika pimpinan KPK berkurang menjadi tinggal tiga orang

“Dapat disimpulkan bahwa prosedur penunjukan Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengandung cacat hukum sehingga prosedur penunjukan dimaksud batal demi hukum dan karenanya segala tindakan hukum KPK dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan,” kata Romli.

Baca Juga: Alasan Nawawi Pomolango Ditunjuk Jadi Pengganti Firli Bahuri, Jokowi Sebut Banyak Pertimbangan

DPR dan Pemerintah Resmi Tetapkan Biaya Haji 2024 Sebesar Rp93,4 Juta

dpr-dan-pemerintah-resmi-tetapkan-biaya-haji-2024-sebesar-rp93-4-juta

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi VIII dpr RI dan Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1445 H/2024 M pada hari ini, Senin (27/11/2023).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan mengatakan penetapan BPIH 2024 tak mengalami perubahan dari kesepakatan sebelumnya, yaitu sebesar Rp93,4 juta

“Ya (hari ini BPIH 2024 ditetapkan). Angkanya tidak berubah (Rp93,4 juta)” kata Ace kepada wartawan, Senin. 

Baca Juga: Alasan DPR dan Kemenag Sepakati Biaya Haji 2024 Jadi Rp93,4 Juta

BPIH 2024 sebesar Rp93,4 juta disepakati usai serangkaian rapat pembahasan dan kajian atas biaya haji 2024 usulan awal Kemenag yakni sebesar Rp105 juta.

“Kami bersama anggota Komisi VIII yang tergabung dalam panitia kerja atau panja akhirnya menyepakati bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji [BPIH] 1445 H/2024 M sebesar Rp93,4 juta,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Kamis (23/11/2023), dikutip dari laman resmi Kemenag.

Sementara Komisi VIII mengusulkan agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah dengan proporsi 60 persen dan 40 persen dari nilai manfaat.

Baca Juga: Kemenag Turunkan Usulan Biaya Haji 2024 dari Rp105 Juta Jadi Rp94,3 juta, Ini Rinciannya

Wakil Ketua DPR ke PKS: Silakan Ubah UU IKN Kalau Sudah Berkuasa

wakil-ketua-dpr-ke-pks-silakan-ubah-uu-ikn-kalau-sudah-berkuasa

JAKARTAKOMPAS TV – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menyatakan bakal membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur bila menang di Pemilu 2024. 

Menurut dia, sebaiknya PKS fokus untuk memenangkan pesta demokrasi nanti, sehingga bisa merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) 

Baca Juga: Anies Respons Keinginan PKS Ibu Kota Tetap di Jakarta Tidak di IKN

“Ya silakan saja, nanti ubah lagi saja undang-undangnya ya, kalau berkuasa,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dasco menegaskan, Koalisi Indonesia Maju akan mengutamakan program pemerintahan yang berkelanjutan.

“Ya kita lihatlah, kalau kami kan sudah jelas bahwa itu program yang berkelanjutan. Kita harus lanjutkan dan kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, UU itu juga disahkan ya. Dengan catatan memang dan penolakan dari teman-teman PKS terutama, tapi kan mayoritas setuju,” katanya.

PKS menjanjikan untuk menginisiasi ibu kota negara Indonesia tetap berada di DKI Jakarta jika partai tersebut menang. 

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” kata Syaikhu.

Menurut Syaikhu, atas berbagai petimbangan, Jakarta dinilai masih layak menyandang status sebagai ibu kota Indonesia.

Salah satu pertimbangan tersebut adalah terkait dengan sejarah bahwa Jakarta menjadi tempat proklamasi Indonesia dikumandangkan.

“Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta,” kata dia.

Aspek sejarah, lanjut dia, harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota, karena nilai historis bangsa tidak mungkin diabaikan.

Baca Juga: PKS Janji Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta jika Menang Pemilu: IKN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Alasan lain, kata dia, adalah terkait pembangunan. Ia berpendapat PKS memahami bahwa pembangunan harus menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. 

KPU RI Terima Penghargaan MURI, Rekor Kirab Bendera secara Estafet Melalui Daerah Terbanyak

kpu-ri-terima-penghargaan-muri-rekor-kirab-bendera-secara-estafet-melalui-daerah-terbanyak

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori Rekor Kirab Bendera Peserta Pemilu secara Estafet Melalui Daerah Terbanyak.

Penyerahan penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Jaya Suprana kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, sebelum pelaksanaan deklarasi pemilu damai, Senin (27/11/2023) petang tadi.

Dalam pernyataannya, Jaya Suprana mengatakan, dirinya telah berkunjung ke lebih dari 80 negara di dunia.

“Di beberapa negara demokrasi kami telah menyaksikan pemilihan umum dengan cara dan budaya masing-masing,” kata dia.

Baca Juga: Hadiri Deklarasi Kampanye Damai, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

“Tapi terus terang saya belum pernah menyaksikan suatu penyelenggaraan pemilu seperti yang hari ini saya saksikan. Terima kasih kepada KPU, Anda membuat saya bangga menjadi warga negara Indonesia.”

Berkaitan dengan penyerahan penganugerahan tersebut, Jaya Suprana mengatakan rekor hari ini bukan sembarang rekor tetapi merupakan rekor dunia.

“Bukan rekor Indonesia tetapi rekor dunia.  Namun, anugerah rekor ini disertai harapan, tolong KPU, Anda benar-benar selenggarakan peilu 2024 sebagai pemilu damai.”

“Itu yang didambakan oleh seluruh  bangsa Indonesia ini. KPU, tolong Anda pulihkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada lembaga negara,” harap Jaya Suprana dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV.

Ia juga mengatakan, belakangan ini terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan bangsa Indonesia.

Tapi, ia mengaku yakin jika KPU kalau benar-benar berhasil menyelenggarakan pemilu ini secara damai, akan memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia pada pemerintahnya.

Baca Juga: Jelang Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024 di KPU

“Saya yakin KPU tidak mungkin bekerja sendiri. Keberhasilan ini juga tergantung pada para peserta pemilu, terutama pada enam putra terbaik Indonesia yang terpilih menjadi capres-cawapres.”

“Maka, kepada Anda semua capres cawapres, kami mohon berkenan anda untuk mendukung KPU memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia pada lembaga pemeirintah,” harapnya.

Saat Megawati Sebut Pihak Berkuasa saat Ini Hendak Bertindak seperti Orde Baru: Ibu Sudah Jengkel…

saat-megawati-sebut-pihak-berkuasa-saat-ini-hendak-bertindak-seperti-orde-baru-ibu-sudah-jengkel

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menilai pihak yang baru berkuasa saat ini mau bertindak seperti zaman orde baru atau orba.

Hal itu disampaikan Megawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan apakah boleh menekan rakyat atau memberikan sesuatu tanpa melalui aturan yang berlaku.

“Kamu mesti lihat perundangan ya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun juga kepada rakyatmu? Hah? Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini,” ucap Megawati, dikutip dari video Kompas.tv.

Baca Juga: [FULL] Pidato Megawati Singgung Kekuasaan di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud MD

“Lalu, keluarganya itu apa sama sih? Nggak deh. Sori ya, umpamanya polisi, emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggaklah. Makan bakso juga, makan mi juga.”

Megawati mengaku sebetulnya ia tidak boleh mengucapkan hal semacam itu, tetapi ia melakukannya karena sudah jengkel.

“Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak.”

“Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, dan tahu tidak kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman orde baru,” lanjut Mega.

Ia kemudian menanyakan pada kader PDI-P yang hadir, apakah mereka berani melawan atau tidak, yang dijawab serentak oleh para kader bahwa mereka berani.

“Menang kita, Ganjar-Mahfud, satu putaran,” tambah Megawati.

Megawati jengkel

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Megawati pun mengatakan, ia seorang manusia yang juga punya rasa jengkel apabila tidak dihormati.

Terlebih dirinya merupakan seorang mantan presiden.

Baca Juga: Megawati Minta Wartawan Tak Bully Dirinya: Nanti Kamu Dibully Anak-Anak Saya!

“Ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah Presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho,” kata Megawati.

Ia kemudian mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut,” ujar Megawati.

Jaringan Gusdurian Ajak Masyarakat Lawan Ujaran Kebencian dan Informasi Palsu Jelang Pemilu

jaringan-gusdurian-ajak-masyarakat-lawan-ujaran-kebencian-dan-informasi-palsu-jelang-pemilu

DEPOK, KOMPAS.TV – Jaringan gusdurian mengajak masyarakat melawan segala bentuk ujaran kebencian dan informasi palsu yang sangat rawan digunakan dalam pemilihan umum (pemilu).

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian Jay Akhmad, Minggu (26/11/2023).

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian penting dalam melawan segala bentuk ujaran kebencian dan informasi palsu yang sangat rawan digunakan dalam pemilu,” ujarnya dalam pembukaan Festival 4 Peace “Pemilu Damai, Adil dan Bermartabat” di Wisma Hijau Depok.

Jay menambahkan, festival tersebut merupakan upaya GUSDURian untuk mengajak masyarakat melibatkan diri dalam proses Pemilihan Umum 2024 yang damai, adil, dan bermartabat.

Baca Juga: Jaringan Gusdurian Gelar Rapat Kerja Nasional, Bahas Situasi Demokrasi Jelang Pemilu 2024

Seruan ini, lanjut dia, setelah memperhatikan maraknya informasi palsu dan ujaran kebencian di ruang digital pada pemilu dua periode sebelumnya. 

Ia kemudian memberi contoh situasi pada 2014 dan 2019,  yang mengakibatkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu.

“Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam melakukan reintegrasi bangsa, baik menjelang, saat, dan pasca penyelenggaraan pemilu,” ucap dikutip dari keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.TV.

Festival ini menampilkan berbagai pertunjukan budaya dan pentas musik dan dihadiri lebih dari 250 peserta dari berbagai penjuru Indonesia, dan menghadirkan Band Marjinal, komika Benedictus, dan Inaya Wahid.

Selain pertunjukan seni budaya dan musik, di dalam Festival 4 Peace juga dibacakan deklarasi Pemilu Damai oleh perwakilan tokoh agama dan tokoh pemuda lintas agama. 

Sebagai rangkaian dari festival terebut, lanjut dia, Jaringan GUSDURian telah mengadakan kegiatan pelatihan bagi tokoh agama dan pemuda lintas agama di Yogyakarta, Cirebon, dan Manado.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 81 tokoh agama dan tokoh pemuda lintas agama dari berbagai daerah seperti Jawa, Madura Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Banten, Maluku Utara, and Yogyakarta.

Baca Juga: Alissa Wahid: Dukungan Yenny ke Ganjar Mahfud Bukan Atas Nama Keluarga dan Jaringan Gusdurian

Hadir dalam festival ini beberapa tokoh bangsa seperti Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Lukman Hakim Saifuddin (Mantan Menteri Agama RI), Gomar Gultom (Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia  (PGI), Asep Saifudin Jahar Rektor UIN Syarif Hidayatullah, dan Mgr. Pius Riana Prabdi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). 

Kegiatan tersebut terselenggara dengan dukungan UNESCO melalui Project #SocialMedia4Peace yang didanai Uni Eropa.

Alasan PKS Tolak Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Pasangan AMIN Gagas 14 Kota Jadi The New Jakarta

alasan-pks-tolak-pindahkan-ibu-kota-ke-ikn-pasangan-amin-gagas-14-kota-jadi-the-new-jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pasangan Capres Cawapres Anies-Muhaimin menggagas akan memajukan pembangunan 14 kota di Indonesia di tengah sikap penolakan atas Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)  di Penajam Paser Utama, Kalimantan Timur,  yang sudah menjadi amanat undang-undang.

Hal tersebut disampaikan oleh Jubir Timnas Anies-Muhaimin, Muhammad Kholid dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (28/11/2023).

“Di Amin (Anies-Muhaimin) misalnya, itu kita ada sebuah rencana besar untuk memajukan sekitar 14 kota, sehingga ada the new Jakarta, the new Jakarta sebagai pusat ekonomi, sehingga pusat-pusat ekonomi akan tumbuh,” ucap Kholid.

“Misalnya kalau kota-kota itu awalnya dia belum bisa menjadi kota besar yang sekarang di kota menengah, kita leverage, kita inject ya, kita majukan di situ sehingga pemerataan bisa berjalan.”

Baca Juga: Perludem: Pemilu Damai adalah Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Tidak Disalahgunakan Calon Tertentu

Sebab bagi pihak Anies-Muhaimin, pemerataan ekonomi harus dilakukan dengan cara memeratakan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota.

“Kita ingin mendesak, ingin memberikan tawaran gagasan, bahwa pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan, itu bukan dengan memindahkan ibu kota,” ucap Kholid.

“Sebagai contoh studi bank dunia mengatakan bahwa ada berbagai kota di Indonesia itu mengalami kekurangan dana dalam me-leverage kota-kota itu bisa menjadi kota yang maju, itu sekitar Rp140 triliun itu studi bank dunia.”

Maka itu, kata Kholid, sikap pasangan Anies-Muhaimin ingin mendorong pemerataan bukan dengan memindahkan ibu kota. Tetapi dengan cara membesar kota yang kecil, kota yang menengah menjadi besar sehingga pemerataan itu dirasakan oleh semua.

Baca Juga: Usai Dilantik Jokowi, Nawawi Pomolango Bahas Bantuan Hukum untuk Firli Bahuri dengan Pimpinan KPK

“Dan itu berdasarkan pada daya saing dari masing-masing wilayah, sehingga dana pembangunan IKN yang begitu besar, hampir sekitar RP500 Triliun itu bisa kita berikan alokasi anggarannya untuk memajukan pemerataan ekonomi bukan hanya di Kalimantan yang sudah berjalan saat ini,” ujar Kholid.

“Tetapi masing-masing wilayah, kota-kota itu akan bisa kita dorong,” katanya. 

Andre Gerindra soal AMIN Gagas 14 Kota Jadi New Jakarta: Sumbar Sudah 3 Periode Lamban bin Lambin

andre-gerindra-soal-amin-gagas-14-kota-jadi-new-jakarta-sumbar-sudah-3-periode-lamban-bin-lambin

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade ungkap pembangunan di Sumatera Barat “lamban bin lambin”  selama tiga periode dipimpin oleh kader PKS.

Hal tersebut disampaikan oleh Andre Rosiade merespons pernyataan Jubir Timnas Anies-Muhaimin, Muhammad Kholid yang menolak pemindahan Ibu Kota ke IKN dan menggagas 14 kota menjadi The New Jakarta.

“Disayangkan (Pembangunan di Sumatera Barat -red) kami lebih lambat dari daerah-daerah lain di saat provinsi yang lain berlari cepat tol tersambung dan pembangunan lancar. Nah di kampung kami Sumatera Barat yang kebetulan tiga periode dipimpin oleh partainya Kholid (PKS)  begitu lamban bin lambin,” ungkap Andre Rosiade dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (28/11/2023).

Andre kemudian merespons gagasan yang disampaikan Kholid soal pasangan Anies-Muhaimin yang ingin memeratakan pembangunan. Menurut Andre, pemerintahan Jokowi sudah berupaya melakukan pemerataan pembangunan dengan menunjukan tidak lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris.

Baca Juga: Perludem: Pemilu Damai adalah Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Tidak Disalahgunakan Calon Tertentu

“Menanggapi Kholid soal pemerataan pembangunan, saya rasa pemerintah Pak Jokowi sudah berkomitmen soal pemerataan pembangunan ini, bagaimana seluruh daerah, seluruh provinsi itu mendapat kue pembangunan yang merata,” ucap Andre.

Bahkan, sambung Andre, pembangunan merata dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk daerah yang tidak memberikan dukungan terhadapnya di Pilpres 2019.

“Contoh  daerah Sumatera Barat, saya sekarang ada di Sumatera Barat. Pak Jokowi ya menunjukkan keberpihakan yang begitu luar biasa, contoh saya sendiri sebagai anggota DPR kita lihat ada pasar yang sudah hancur sejak 2009, saya menyampaikan kepada pemerintah, pemerintah menggelontorkan ratusan miliar,” ucap Andre yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.

Baca Juga: Usai Dilantik Jokowi, Nawawi Pomolango Bahas Bantuan Hukum untuk Firli Bahuri dengan Pimpinan KPK

“Termasuk pembangunan tol di Sumatera, bagaimana pemerintah pusat ingin terjadi percepatan pembangunan di Sumatera, Sumatera Barat pun di mana Pak Jokowi kalah telak dari Pak Prabowo yang dapat 88,7 persen, tetap dapat kue pembangunan tol.”

Namun terlepas dari fakta pembangunan di Sumatera Barat, Andre menuturkan menghormati pendapat PKS yang memperkuat pasangan Anies-Muhaimin di Pilpres 2024. Bagi Andre perbedaan pendapat dalam dunia demokrasi merupakan sebuah hal lumrah.

“Kita menghormati pendapat saudara kita PKS, namanya dalam dunia demokrasi berbeda pendapat, berbeda pilihan itu hal yang lumrah dan mari kita saling hormati,” ucap Andre.

Andre Gerindra soal PKS Tolak IKN: Itu Diatur UU Bukan Produk Abal-abal, Wajib Bagi Capres Terpilih

andre-gerindra-soal-pks-tolak-ikn-itu-diatur-uu-bukan-produk-abal-abal-wajib-bagi-capres-terpilih

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengingatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur  adalah kewajiban bagi siapa pun capres cawapres terpilih.

Sebab perihal Pembangunan IKN sudah diatur oleh undang-undang dan telah menjadi dasar hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Andre Rosiade dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (28/11/2023).

IKN itu sudah diatur oleh Undang-undang, siapa pun yang menjadi presiden maka melaksanakan undang-undang itu kewajiban, nah di mana undang-undang itu juga secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPR,” ujar Andre.

Baca Juga: Kapolri Jawab Praperadilan Firli Bahuri: Biar Hakim yang Uji

“Jadi ini bukan produk sembarangan atau bukan produk abal-abal ya, jadi jangan sampai kalau setiap pergantian pemimpin harus mengubah kebijakan yang diatur undang-undang. Jadi ini ada dasar hukumnya yang tentu harus kita laksanakan siapa pun presiden terpilih, kecuali memang PKS nanti bisa merubah Undang-undang,” katanya. 

Andre lebih lanjut menjelaskan kenapa ibu kota negara Indonesia perlu dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan. Beban kependudukan di DKI Jakarta cukup besar dengan luas wilayah 661 kilometer persegi dan berpotensi menjadi kota yang tenggelam.

Jakarta bisa menjadi kota yang tenggelam, kita tahu Jakarta saat ini adalah pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis sudah tidak mampu menanggung beban kependudukan, beban itulah yang harus dipindahkan sebagian. Dengan jumlah penduduk yang kita lihat datanya, Jakarta itu sekitar 10 juta orang dan luas wilayah itu hanya cuman 661 kilometer persegi,” jelas Andre.

Baca Juga: Ini Jawaban Kapolri soal Kemungkinan Ada Tersangka Baru Pemerasan SYL Selain Firli Bahuri

“Jadi kalau kita lihat kepadatan penduduk Jakarta itu hampir lebih kurang 15 ribu sampai 16 ribu penduduk per kilometer persegi. Ini menjadikan DKI Jakarta adalah salah satu kota terpadat di dunia. Apa dampaknya? Air tanah di 1 kilometer persegi terus disedot oleh sebagian besar sekitar 16.000 warga, itu akan menyebabkan ia permukaan tanah di DKI amblas 6 sampai 18 cm per tahun,” katanya.