Istana Ingatkan Pasangan Anies-Muhaimin, Ada Kesepakatan Politik Terkait UU IKN

istana-ingatkan-pasangan-anies-muhaimin-ada-kesepakatan-politik-terkait-uu-ikn

JAKARTA, KOMPAS.TV- Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengingatkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah memiliki legitimasi atau Undang-undang.

Demikian Ari Dwipayana merespons pernyataan pasangan capres cawapres Anies-Muhaimin yang menginginkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibatalkan.

“Kita tahu saat ini masa kampanye pemilu, jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu.  Tapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan UU IKN,” tegas Ari.

Baca Juga: Istana Menjawab Megawati yang Sindir Penguasa Seperti Orde Baru: Semua Orang Bisa Berpendapat

“Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate, mempunyai legitimisasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang.”

Sebelumnya kemarin, Anies mengatakan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan.

“Bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi,” ujar Anies di Depok, Minggu (26/11/2023).

“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul.”

Baca Juga: Andre Rosiade: Pemerataan Pembangunan yang Disampaikan Anies Sudah Dilakukan Pak Jokowi

Bukan hanya Anies, Muhaimin Iskandar juga turut merespons Pembangunan IKN di Penajam Paser Utara. Menurut Muhaimin, IKN belum layak untuk ditinggali.

Anggota Komisi I DPR Nilai Menantu Luhut Letjen Maruli Pantas Jadi KSAD

anggota-komisi-i-dpr-nilai-menantu-luhut-letjen-maruli-pantas-jadi-ksad

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak telah pantas menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). 

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan itu menjadi salah satu kandidat KSAD menggantikan Jenderal Agus Subiyanto. 

Baca Juga: Respons Letjen Maruli soal Gadang-Gadang Dirinya Jadi Calon KSAD

“Beliau adalah figur yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut (KSAD),” kata Dave kepada Kompas TV, Selasa (28/11/2023). 

Menurut dia, Letjen Maruli telah menunjukkan kinerja yang baik selama mengabdikan diri di matra Angkatan Darat (AD). 

“Beliau telah melampaui sejumlah pendidikan dan berpengalaman memimpin sejumlah posisi dalam tubuh TNI AD,” katanya. 

Politikus Partai Golkar itu menyatakan dirinya mendukung Letjen Maruli untuk menjadi pucuk pimpinan di TNI AD. 

“Sehingga adalah putusan yang tepat, bila beliau ditunjuk menjadi KSAD yang berikutnya,” katanya.

Baca Juga: Jawaban Pangkostrad Maruli Ditanya Kesiapan Jika Ditunjuk Jadi KSAD Pengganti Jenderal Agus

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan, Letjen Maruli merupakan salah satu kandidat KSAD.

(Letjen Maruli) salah satu kandidat, iya,” kata Jokowi di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Jokowi tidak membeberkan nama lain ketika ditanya mengenai siapa saja perwira TNI AD yang masuk daftar kandidat KSAD berikutnya.

Ia hanya menyebutkan KSAD yang baru akan segera diputuskan dalam satu pekan ke depan.

“Minggu depan ini saya kira kita putuskan,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, posisi KSAD saat ini masih kosong karena KSAD sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto, dilantik menjadi Panglima TNI pada Rabu (22/11/2023) lalu.

Hari Pertama Kampanye, Prabowo Subianto Kirim Bantuan Rp5 Miliar ke Palestina

hari-pertama-kampanye-prabowo-subianto-kirim-bantuan-rp5-miliar-ke-palestina

JAKARTA, KOMPAS.TV – Calon Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp5 miliar kepada masyarakat Palestina.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, Selasa (28/11/2023).

Dalam seremoni penyerahan bantuan, Prabowo yang bertepatan dengan awal hari kampanye, Rosan menyebut, bantuan ini telah disalurkan melalui lembaga Indonesia Relief dan Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP).

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Janji Alokasikan 40 Persen Tempat Usaha di Ruang Publik bagi Pelaku UMKM

 “Sesuai dengan komitmen Bapak Prabowo Subianto yang memberikan atensi sangat besar, terutama kepada korban-korban di Palestina dan dari beliau ingin memberikan bantuan, langsung dari beliau, kepada, terutama korban anak-anak kecil, ibu-ibu, kebutuhan mereka agar bisa bertahan,” kata Rosan dalam konferensi pers di kantor Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta.

Rosan menyebut, bantuan ini sebagai wujud komitmen kemanusiaan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Eks Wakil Menteri BUMN itu menyampaikan bahwa bantuan Prabowo untuk Palestina akan terus berlanjut.

“Jadi ini akan terus berjalan, dan inilah komitmen yang sangat kuat dari pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran,” lanjutnya.

Selain itu, pada hari pertama kampanye, paslon Prabowo-Gibran juga meluncurkan gerakan makan siang gratis untuk anak sekolah dan pesantren.

“Hari ini, kita akan mulai Gerakan Sosialisasi Program Makan Siang Gratis untuk Anak Sekolah, dan Bantuan Gizi Serentak untuk Anak dan Ibu Hamil secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN, dan di daerah di masing-masing TKD (Tim Kampanye Daerah),” kata Rosan.

“Masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari program tersebut, dan memahami maksud Pak Prabowo dari program tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga: Tim Prabowo-Gibran Luncurkan Gerakan Makan Siang Gratis Anak Sekolah dan Minum Susu

Nusron Wahid Pertanyakan Sosok Penguasa yang Disebut Megawati Berperilaku seperti di Era Orde Baru

nusron-wahid-pertanyakan-sosok-penguasa-yang-disebut-megawati-berperilaku-seperti-di-era-orde-baru

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mempertanyakan sosok penguasa yang disebut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) megawati Soekarnoputri berperilaku seperti di era Orde Baru atau Orba.

Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen dan mungkin untuk melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini.

Baca Juga: Istana Menjawab Megawati yang Sindir Penguasa Seperti Orde Baru: Semua Orang Bisa Berpendapat

Misalnya, kata dia, dengan memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi dengan partai tertentu dan mengusung calon lain.

“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena (Presiden) Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai, mereka kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya,” kata Nusron kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Dia menjelaskan, sistem seperti Orba hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara tokoh-tokoh masyarakat.

Jika itu terjadi, kata dia, pernyataan seperti yang dilontarkan Megawati, Presiden ke-5 RI, tidak mungkin muncul ke publik. 

“Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan adanya instrumen negara yang dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.

“Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas Pj-Pj bupati atau wali kota untuk memenangkan paslon tertentu.”

PDI-P Tolak Move On dari Kontroversi Putusan MK: Dangkal Sekali Kita kalau Melupakan

pdi-p-tolak-move-on-dari-kontroversi-putusan-mk-dangkal-sekali-kita-kalau-melupakan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Deddy Sitorus menyatakan bahwa partainya tetap akan mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Deddy menegaskan putusan kontroversial MK itu sebagai “sumber masalah” jelang Pemilu 2024.

Deddy menggarisbawahi putusan MK itu diloloskan oleh hakim-hakim yang melanggar etika. Bahkan, paman Gibran, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK sehubungan putusan tersebut.

Baca Juga: Cak Imin Sebut Situasi Demokrasi di Indonesia Saat Ini Mirip Orde Baru: Kita Benahi UU ITE Segera

“Sulit sekali, Bung, kita move on dari soal MK itu, karena itu adalah gerbang paling akhir untuk menjaga kewarasan pengelolaan kekausaan dalam bentuk UU ataupun pemerintahan,” kata Deddy dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa (28/11/2023).

“Kalau kita mau melupakan, ya dangkal sekali kita. Besok-besok orang bisa ganti Pancasila itu kalau kita bilang move on-move on,” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mempertanyakan keberatan PDI-P tentang putusan MK. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menggarisbawahi hakim-hakim yang terbukti melanggar etik telah disanksi.

Faldo juga mempertanyakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemerintah sekarang berlaku seperti Orde Baru. Faldo mengklaim pemerintah terbuka dengan kritik dan tidak melakukan penyelewengan kekuasaan.

“Kita cap Orba-nya itu lho yang agak bingung juga, tapi kan hari ini kita nggak mau nih mengintervensi ke arah MK, dan ini sudah diuji juga, Bung Deddy, jadi mau membuktikan gimana lagi?” kata Faldo kepada Deddy.

“Ada hukuman yang telah dijalankan, terus kita mau gimana lagi? Apa lagi?” lanjutnya.

Faldo pun menyatakan bahwa penentuan kandidat capres-cawapres bukan menjadi ranah presiden. Ia pun menyinggung banyaknya kader PDI-P di pemerintahan sehubungan komentar Megawati.

Meskipun demikian, Deddy menegaskan bahwa putusan kontroversial MK tetap akan menjadi masalah bagi pihaknya. Menurutnya, putusan yang dilahirkan dari pelangaran etik seharusnya tidak dilaksanakan.

“Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, dengan Khofifah, atau siapa pun saya kira tidak akan terjadi yang seperti ini,” kata Deddy.

Deddy pun meminta agar pemerintah “tidak arogan.” 

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga membantah pernyataan Faldo bahwa pemerintah saat ini terbuka dan “beda banget” dari Orba.

“Lu omong kosong aja. Jangan suka kayak bosmu lah, lain di depan lain di belakang,” kata Deddy kepada Faldo.

Baca Juga: Mahfud Tegaskan Orang Baik pun Tidak Boleh Ubah Batas Konstitusional, Akui UU ASN Problematik

KPU Minta Bantuan Satgas Siber Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Pakar: Kemungkinan Phising

kpu-minta-bantuan-satgas-siber-telusuri-dugaan-kebocoran-data-pemilih-pakar-kemungkinan-phising

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta bantuan satgas siber untuk menelusuri dugaan peretasan situs yang mengakibatkan kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs Breach Forums.

Penjelasan itu disampaikan Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11/2023).

Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata dia.

Betty belum bisa memastikan apakah kebocoran data tersebut terkonfirmasi milik KPU RI atau bukan.

 “Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya,” tambahnya.

Baca Juga: KPU Ungkap Distribusi Logistik Pemilu 2024 sudah 90 Persen: Surat Suara Capai 1 Miliar Lembar

Sebelumnya, peretas yang menamakan dirinya “Jimbo” mengklaim telah mendapatkan data pemilih dari situs kpu.go.id yang telah diretanya.

Melalui unggahan di situs BreachForums, Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dengan Tersenyum Jokowi Enggan Tanggapi Pernyataan Megawati soal Penguasa seperti Masa Orde Baru

dengan-tersenyum-jokowi-enggan-tanggapi-pernyataan-megawati-soal-penguasa-seperti-masa-orde-baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi keterangan saat sesi tanya jawab dengan wartawan usai acara penanaman pohon di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023). (Sumber: KOMPAS TV)

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan memberi tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menilai sikap penguasa saat ini seperti di masa Orde Baru.

Pernyataan Megawati tersebut disampaikan saat berpidato di acara Rakornas relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo, Senin (27/11/2023) lalu. 

Jokowi hanya tersenyum dan tidak ingin memberi tanggapan mengenai pernyataan Megawati yang menyinggung kultur orde baru.     

Awalnya, usai acara penanaman pohon oleh Presiden Jokowi di hutan kota kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11) pagi ini awak media bertanya terkait pernyataan Megawati tersebut. 

Mendengar pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi tersenyum kecil dan menyatakan tak ingin menanggapi hal itu. Presiden kemudian berpamitan dan menyudahi sesi tanya jawab dengan awak media. 

Baca Juga: Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Kritik Penguasa saat Ini Seperti Zaman Orde Baru, Apa Alasannya?

“Saya tidak ingin memberi tanggapan,” singkat Jokowi, Rabu (29/11), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV

Meski enggan memberi tanggapan mengenai pernyataan Megawati, Presiden Jokowi memberikan pesan kepada masyarakat dan semua pihak untuk menjalani Pemilu 2024 dengan damai, aman, penuh senyum serta penuh dengan kegembiraan. 

Ya kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan,” ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan usai acara penanaman pohon di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. 

Adapun tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah masuk ke tahap kampanye yang dimulai pada Selasa (28/11) kemarin. 

Masa kampanye pemilu berlangsung selama 75 hari sampai 10 Februari 2024. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu pun sudah memiliki agenda kampanye perdana masing-masing.

Baca Juga: Momen Megawati Mengaku Jengkel, Sebut Pemerintahan Sekarang seperti Era Orde Baru

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan memulai kampanye di hari pertama di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, lalu lanjut ke Jakarta Timur dan Bogor

Sementara Cawapers Anies, Muhaimin Iskandar mengawali agenda kampanye dengan berkunjung ke rumah ibunya di Jombang, Jawa Timur untuk meminta izin. Setelah itu, berkampanye di beberapa wilayah Jatim seperti Kota Surabaya. 

Capres-Cawapres Pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Gibran tidak melakukan kampanye secara langsung. 
Prabowo menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan sedangkan Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wali Kota Solo. Keduanya baru akan menjalani kampanye di akhir pekan.

Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berbagi lokasi kampanye. Ganjar memulai kampanye dari Merauke, Papua Selatan dan Mahfud berkampanye di Sabang, Aceh.