penganjallapar.com

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengingatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur  adalah kewajiban bagi siapa pun capres cawapres terpilih.

Sebab perihal Pembangunan IKN sudah diatur oleh undang-undang dan telah menjadi dasar hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Andre Rosiade dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (28/11/2023).

“IKN itu sudah diatur oleh Undang-undang, siapa pun yang menjadi presiden maka melaksanakan undang-undang itu kewajiban, nah di mana undang-undang itu juga secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPR,” ujar Andre.

Baca Juga: Kapolri Jawab Praperadilan Firli Bahuri: Biar Hakim yang Uji

“Jadi ini bukan produk sembarangan atau bukan produk abal-abal ya, jadi jangan sampai kalau setiap pergantian pemimpin harus mengubah kebijakan yang diatur undang-undang. Jadi ini ada dasar hukumnya yang tentu harus kita laksanakan siapa pun presiden terpilih, kecuali memang PKS nanti bisa merubah Undang-undang,” katanya. 

Andre lebih lanjut menjelaskan kenapa ibu kota negara Indonesia perlu dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan. Beban kependudukan di DKI Jakarta cukup besar dengan luas wilayah 661 kilometer persegi dan berpotensi menjadi kota yang tenggelam.

“Jakarta bisa menjadi kota yang tenggelam, kita tahu Jakarta saat ini adalah pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis sudah tidak mampu menanggung beban kependudukan, beban itulah yang harus dipindahkan sebagian. Dengan jumlah penduduk yang kita lihat datanya, Jakarta itu sekitar 10 juta orang dan luas wilayah itu hanya cuman 661 kilometer persegi,” jelas Andre.

Baca Juga: Ini Jawaban Kapolri soal Kemungkinan Ada Tersangka Baru Pemerasan SYL Selain Firli Bahuri

“Jadi kalau kita lihat kepadatan penduduk Jakarta itu hampir lebih kurang 15 ribu sampai 16 ribu penduduk per kilometer persegi. Ini menjadikan DKI Jakarta adalah salah satu kota terpadat di dunia. Apa dampaknya? Air tanah di 1 kilometer persegi terus disedot oleh sebagian besar sekitar 16.000 warga, itu akan menyebabkan ia permukaan tanah di DKI amblas 6 sampai 18 cm per tahun,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan para relawan jentelmen dalam bersikap. 

Megawati tidak ingin para relawan sibuk gembar-gembor memenangkan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD namun hanya sebatas sandiwara karena untuk menutupi dirinya seorang mata-mata dari pihak lain.

Megawati juga menjelaskan di internal PDI-P, dirinya selalu mengingatkan agar berani bersikap dan memilih, termasuk dalam mengambil keputusan politik. 

Ia tidak mempermasalahkan jika anak buahnya punya sikap politik yang berbeda. Namun hal tersebut harus disampaikan secara gamblang.

“Saya ajarkan anak-anak saya, lebih baik saya tahu kamu di sana, saya di sini. Jangan berlaga di sini, tapi bilangnya mata-mata di sana. Betul apa tidak?” ujar Megawati saat berpidato di acara Rakornas relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo, Senin (27/11/2023).

Baca Juga: Megawati Bicara soal Kriteria Pemimpin: Pilih Track Record Politiknya Baik

Selain jentelmen dalam bersikap, Megawati juga meminta para relawan untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. 

Megawati mengakui ada saja masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Salah satunya faktor usia yang membuat pemilih enggan datang ke TPS. 

Namun tidak sedikit juga pemilih lanjut usia tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. 

“Jadi katakan kepada masyarakat jangan Golput, jangan tidak memilih. Katakan lagi kepada mereka who am i, siapa kamu. Kalau tidak memilih artinya abstain. kalau abstain artinya tidak punya pendirian. Itu terserah saja, kalau demokratis calon ada tiga sekarang,” ujar Megawati. 

Tidak di Bully

Megawati juga meminta para wartawan tidak mengambil sisi negatif dalam setiap pidatonya untuk dijadikan bahan bullying atau perundungan. 

Baca Juga: [FULL] Pidato Megawati Singgung Kekuasaan di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud MD

Ia menilai saat ini merupakan masa bagi masyarkat Indonesia untuk memilih pemimpin yang benar dalam pesta demokrasi lima tahunan. 

“Saya pidatonya pidato kebenaran loh, kalau ada yang bilang kepada saya atau kepada kalian (relawan) apa yang disampaikan ibu kamu itu tidak benar, minta buktinya. Gitu dong keren,” ujar Megawati. 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud menyatakan akan tetap mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebab, bagi Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, membangun IKN adalah utang sejarah yang harus dituntaskan.

Pernyataan itu disampaikan Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Yusuf Lakaseng merespons pernyataan PKS dan capres-cawapres Anies-Muhaimin yang menolak Pembangunan IKN jelang Pilpres 2024.

“Soal IKN ini untuk meluruskan bahwa selama ini kan semenjak pascaputusan MK itu kan orang menganggap bahwa Ganjar Mahfud ini antitesa banget sama Jokowi. Jadi soal IKN ini memperjelas posisi kita, bahwa apa yang baik dari Pak Jokowi akan kita lanjutkan, apa yang kurang baik, apa yang tidak baik akan kita koreksi dan perbaiki,” ucap Yusuf.

Baca Juga: Alasan PKS Tolak Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Pasangan AMIN Gagas 14 Kota Jadi The New Jakarta

“Soal IKN ini komitmen Ganjar-Mahfud jelas akan menuntaskan, akan melanjutkan, karena ini adalah utang sejarah.”

Yusuf menuturkan, pemindahan ibu kota sudah digagas sejak Presiden Soekarno pada tahun 1957 ketika datang meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Selatan.

“Saat itu Soekarno sudah menggagas bahwa ibukota akan dipindahkan ke Kalimantan, tapi entah apa yang terjadi kemudian itu tidak jadi,” ujar Yusuf.

“Kemudian pada masuk rotasi kekuasaan Orde Baru itu digagas lagi pada 1997 oleh Presiden Soeharto, keluar Keppres Nomor 1 tahun 1997 yang membangun Jonggol sebagai kota mandiri yang diperuntukkan untuk ibu kota atau pusat pemerintahan baru.”

Baca Juga: Andre Gerindra soal PKS Tolak IKN: Itu Diatur UU Bukan Produk Abal-abal, Wajib Bagi Capres Terpilih

Bahkan, sambung Yusuf, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sudah digagas juga skenario membangun ibu kota baru tidak jauh dari Jakarta 5070 KM atau bahkan di luar kota Jakarta.

“Kenapa bagi kami dari IKN penting? Karena dia adalah keseimbangan untuk keadilan pembangunan serta sebagai simbol Indonesia yang futuristik. Karena kan IKN ini dibangun menjadi kota modern yang akan (menjadi) forest city dan smart city. Jadi di situ dibangun sebuah kota yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk bekerja, nyaman untuk bermain, nyaman untuk belajar,” jelas Yusuf.

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pemerataan pembangunan yang disampaikan oleh capres Anies Baswedan sebagai janji kampanye,  sudah dilakukan oleh pemeritahan Presiden Joko Widodo.

Bahkan, Presiden Jokowi melakukan untuk wilayah yang sebagian besar masyarakatnya tidak mendukungnya saat Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Andre Rosiade merespons pernyataan Anies yang mengatakan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi agar kesetaraan kesempatan itu muncul.Andre pun memberi contoh.

“Pemerintah ini sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan pemerataan di berbagai wilayah, saya kasih contoh NTB, gubernurnya dari PKS, Bang Zulkiflimansyah, Pak Jokowi kalah di NTB tapi apa yang terjadi, triliunan rupiah digelontorkan oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan Pembangunan di NTB. Apa yang terjadi sekarang? Pertumbuhan ekonomi di NTB itu luar biasa bahkan disaat pandemi covid, luar biasa tumbuhnya, itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Mas Anies itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi,” ucap Andre dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (28/11/2023).

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Komitmen Tuntaskan Program Jokowi: IKN Adalah Utang Sejarah

Maka itu, kata Andre, jika ada yang mengatakan IKN menyebabkan pemerataan pembangunan di daerah lain tidak berjalan sebagai persepsi keliru dan menyesatkan.

“Pemerataan itu sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, jadi ini persepsi yang berbeda, ini mindset yang berbeda, jadi jangan seakan-akan disampaikan bahwa membangun IKN menyebabkan tidak ada pemerataan pembangunan di daerah lain, itu persepsi yang salah, itu narasi yang menyesatkan,” ujar Andre.

“Satu lagi saya ingin sampaikan, bahwa membangun ibukota baru itu juga menunjukkan kita menggeser orientasi pembangunan, bahwa tidak lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Lalu yang selanjutnya kita melihat pembangunan IKN ini bukan hanya membangun fisik, tapi membangun peradaban baru.”

Namun lebih lanjut Andre mengaku memahami narasi yang disampaikan capres Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Sebab Andre yang pernah menjadi pendukung Anies di 2017 paham betul dengan janji manisnya.

Baca Juga: Andre Gerindra soal PKS Tolak IKN: Itu Diatur UU Bukan Produk Abal-abal, Wajib Bagi Capres Terpilih

“Kadang memang kalau kita berkata-kata, berjanji memang indah, apalagi kalau kita punya kemampuan narasi yang luar biasa, indah dan manis kita dengar tapi realiasasinya kadang berbeda dengan janji dan fakta,” ucap Andre yang juga menyinggung soal Pilkada Jakarta 2017.

JAKARTA, KOMPAS.TV- Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengingatkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah memiliki legitimasi atau Undang-undang.

Demikian Ari Dwipayana merespons pernyataan pasangan capres cawapres Anies-Muhaimin yang menginginkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibatalkan.

“Kita tahu saat ini masa kampanye pemilu, jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu.  Tapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan UU IKN,” tegas Ari.

Baca Juga: Istana Menjawab Megawati yang Sindir Penguasa Seperti Orde Baru: Semua Orang Bisa Berpendapat

“Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate, mempunyai legitimisasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang.”

Sebelumnya kemarin, Anies mengatakan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan.

“Bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi,” ujar Anies di Depok, Minggu (26/11/2023).

“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul.”

Baca Juga: Andre Rosiade: Pemerataan Pembangunan yang Disampaikan Anies Sudah Dilakukan Pak Jokowi

Bukan hanya Anies, Muhaimin Iskandar juga turut merespons Pembangunan IKN di Penajam Paser Utara. Menurut Muhaimin, IKN belum layak untuk ditinggali.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak telah pantas menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). 

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan itu menjadi salah satu kandidat KSAD menggantikan Jenderal Agus Subiyanto. 

Baca Juga: Respons Letjen Maruli soal Gadang-Gadang Dirinya Jadi Calon KSAD

“Beliau adalah figur yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut (KSAD),” kata Dave kepada Kompas TV, Selasa (28/11/2023). 

Menurut dia, Letjen Maruli telah menunjukkan kinerja yang baik selama mengabdikan diri di matra Angkatan Darat (AD). 

“Beliau telah melampaui sejumlah pendidikan dan berpengalaman memimpin sejumlah posisi dalam tubuh TNI AD,” katanya. 

Politikus Partai Golkar itu menyatakan dirinya mendukung Letjen Maruli untuk menjadi pucuk pimpinan di TNI AD. 

“Sehingga adalah putusan yang tepat, bila beliau ditunjuk menjadi KSAD yang berikutnya,” katanya.

Baca Juga: Jawaban Pangkostrad Maruli Ditanya Kesiapan Jika Ditunjuk Jadi KSAD Pengganti Jenderal Agus

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan, Letjen Maruli merupakan salah satu kandidat KSAD.

“(Letjen Maruli) salah satu kandidat, iya,” kata Jokowi di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Jokowi tidak membeberkan nama lain ketika ditanya mengenai siapa saja perwira TNI AD yang masuk daftar kandidat KSAD berikutnya.

Ia hanya menyebutkan KSAD yang baru akan segera diputuskan dalam satu pekan ke depan.

“Minggu depan ini saya kira kita putuskan,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, posisi KSAD saat ini masih kosong karena KSAD sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto, dilantik menjadi Panglima TNI pada Rabu (22/11/2023) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Calon Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp5 miliar kepada masyarakat Palestina.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, Selasa (28/11/2023).

Dalam seremoni penyerahan bantuan, Prabowo yang bertepatan dengan awal hari kampanye, Rosan menyebut, bantuan ini telah disalurkan melalui lembaga Indonesia Relief dan Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP).

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Janji Alokasikan 40 Persen Tempat Usaha di Ruang Publik bagi Pelaku UMKM

 “Sesuai dengan komitmen Bapak Prabowo Subianto yang memberikan atensi sangat besar, terutama kepada korban-korban di Palestina dan dari beliau ingin memberikan bantuan, langsung dari beliau, kepada, terutama korban anak-anak kecil, ibu-ibu, kebutuhan mereka agar bisa bertahan,” kata Rosan dalam konferensi pers di kantor Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta.

Rosan menyebut, bantuan ini sebagai wujud komitmen kemanusiaan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Eks Wakil Menteri BUMN itu menyampaikan bahwa bantuan Prabowo untuk Palestina akan terus berlanjut.

“Jadi ini akan terus berjalan, dan inilah komitmen yang sangat kuat dari pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran,” lanjutnya.

Selain itu, pada hari pertama kampanye, paslon Prabowo-Gibran juga meluncurkan gerakan makan siang gratis untuk anak sekolah dan pesantren.

“Hari ini, kita akan mulai Gerakan Sosialisasi Program Makan Siang Gratis untuk Anak Sekolah, dan Bantuan Gizi Serentak untuk Anak dan Ibu Hamil secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN, dan di daerah di masing-masing TKD (Tim Kampanye Daerah),” kata Rosan.

“Masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari program tersebut, dan memahami maksud Pak Prabowo dari program tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga: Tim Prabowo-Gibran Luncurkan Gerakan Makan Siang Gratis Anak Sekolah dan Minum Susu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mempertanyakan sosok penguasa yang disebut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) megawati Soekarnoputri berperilaku seperti di era Orde Baru atau Orba.

Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen dan mungkin untuk melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini.

Baca Juga: Istana Menjawab Megawati yang Sindir Penguasa Seperti Orde Baru: Semua Orang Bisa Berpendapat

Misalnya, kata dia, dengan memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi dengan partai tertentu dan mengusung calon lain.

“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena (Presiden) Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai, mereka kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya,” kata Nusron kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Dia menjelaskan, sistem seperti Orba hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara tokoh-tokoh masyarakat.

Jika itu terjadi, kata dia, pernyataan seperti yang dilontarkan Megawati, Presiden ke-5 RI, tidak mungkin muncul ke publik. 

“Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan adanya instrumen negara yang dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.

“Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas Pj-Pj bupati atau wali kota untuk memenangkan paslon tertentu.”

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Deddy Sitorus menyatakan bahwa partainya tetap akan mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Deddy menegaskan putusan kontroversial MK itu sebagai “sumber masalah” jelang Pemilu 2024.

Deddy menggarisbawahi putusan MK itu diloloskan oleh hakim-hakim yang melanggar etika. Bahkan, paman Gibran, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK sehubungan putusan tersebut.

Baca Juga: Cak Imin Sebut Situasi Demokrasi di Indonesia Saat Ini Mirip Orde Baru: Kita Benahi UU ITE Segera

“Sulit sekali, Bung, kita move on dari soal MK itu, karena itu adalah gerbang paling akhir untuk menjaga kewarasan pengelolaan kekausaan dalam bentuk UU ataupun pemerintahan,” kata Deddy dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa (28/11/2023).

“Kalau kita mau melupakan, ya dangkal sekali kita. Besok-besok orang bisa ganti Pancasila itu kalau kita bilang move on-move on,” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mempertanyakan keberatan PDI-P tentang putusan MK. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menggarisbawahi hakim-hakim yang terbukti melanggar etik telah disanksi.

Faldo juga mempertanyakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemerintah sekarang berlaku seperti Orde Baru. Faldo mengklaim pemerintah terbuka dengan kritik dan tidak melakukan penyelewengan kekuasaan.

“Kita cap Orba-nya itu lho yang agak bingung juga, tapi kan hari ini kita nggak mau nih mengintervensi ke arah MK, dan ini sudah diuji juga, Bung Deddy, jadi mau membuktikan gimana lagi?” kata Faldo kepada Deddy.

“Ada hukuman yang telah dijalankan, terus kita mau gimana lagi? Apa lagi?” lanjutnya.

Faldo pun menyatakan bahwa penentuan kandidat capres-cawapres bukan menjadi ranah presiden. Ia pun menyinggung banyaknya kader PDI-P di pemerintahan sehubungan komentar Megawati.

Meskipun demikian, Deddy menegaskan bahwa putusan kontroversial MK tetap akan menjadi masalah bagi pihaknya. Menurutnya, putusan yang dilahirkan dari pelangaran etik seharusnya tidak dilaksanakan.

“Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, dengan Khofifah, atau siapa pun saya kira tidak akan terjadi yang seperti ini,” kata Deddy.

Deddy pun meminta agar pemerintah “tidak arogan.” 

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga membantah pernyataan Faldo bahwa pemerintah saat ini terbuka dan “beda banget” dari Orba.

“Lu omong kosong aja. Jangan suka kayak bosmu lah, lain di depan lain di belakang,” kata Deddy kepada Faldo.

Baca Juga: Mahfud Tegaskan Orang Baik pun Tidak Boleh Ubah Batas Konstitusional, Akui UU ASN Problematik

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta bantuan satgas siber untuk menelusuri dugaan peretasan situs yang mengakibatkan kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs Breach Forums.

Penjelasan itu disampaikan Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11/2023).

“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata dia.

Betty belum bisa memastikan apakah kebocoran data tersebut terkonfirmasi milik KPU RI atau bukan.

 “Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya,” tambahnya.

Baca Juga: KPU Ungkap Distribusi Logistik Pemilu 2024 sudah 90 Persen: Surat Suara Capai 1 Miliar Lembar

Sebelumnya, peretas yang menamakan dirinya “Jimbo” mengklaim telah mendapatkan data pemilih dari situs kpu.go.id yang telah diretanya.

Melalui unggahan di situs BreachForums, Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.