PDI-P Tolak Move On dari Kontroversi Putusan MK: Dangkal Sekali Kita kalau Melupakan

pdi-p-tolak-move-on-dari-kontroversi-putusan-mk-dangkal-sekali-kita-kalau-melupakan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Deddy Sitorus menyatakan bahwa partainya tetap akan mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Deddy menegaskan putusan kontroversial MK itu sebagai “sumber masalah” jelang Pemilu 2024.

Deddy menggarisbawahi putusan MK itu diloloskan oleh hakim-hakim yang melanggar etika. Bahkan, paman Gibran, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK sehubungan putusan tersebut.

Baca Juga: Cak Imin Sebut Situasi Demokrasi di Indonesia Saat Ini Mirip Orde Baru: Kita Benahi UU ITE Segera

“Sulit sekali, Bung, kita move on dari soal MK itu, karena itu adalah gerbang paling akhir untuk menjaga kewarasan pengelolaan kekausaan dalam bentuk UU ataupun pemerintahan,” kata Deddy dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa (28/11/2023).

“Kalau kita mau melupakan, ya dangkal sekali kita. Besok-besok orang bisa ganti Pancasila itu kalau kita bilang move on-move on,” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mempertanyakan keberatan PDI-P tentang putusan MK. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menggarisbawahi hakim-hakim yang terbukti melanggar etik telah disanksi.

Faldo juga mempertanyakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemerintah sekarang berlaku seperti Orde Baru. Faldo mengklaim pemerintah terbuka dengan kritik dan tidak melakukan penyelewengan kekuasaan.

“Kita cap Orba-nya itu lho yang agak bingung juga, tapi kan hari ini kita nggak mau nih mengintervensi ke arah MK, dan ini sudah diuji juga, Bung Deddy, jadi mau membuktikan gimana lagi?” kata Faldo kepada Deddy.

“Ada hukuman yang telah dijalankan, terus kita mau gimana lagi? Apa lagi?” lanjutnya.

Faldo pun menyatakan bahwa penentuan kandidat capres-cawapres bukan menjadi ranah presiden. Ia pun menyinggung banyaknya kader PDI-P di pemerintahan sehubungan komentar Megawati.

Meskipun demikian, Deddy menegaskan bahwa putusan kontroversial MK tetap akan menjadi masalah bagi pihaknya. Menurutnya, putusan yang dilahirkan dari pelangaran etik seharusnya tidak dilaksanakan.

“Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, dengan Khofifah, atau siapa pun saya kira tidak akan terjadi yang seperti ini,” kata Deddy.

Deddy pun meminta agar pemerintah “tidak arogan.” 

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga membantah pernyataan Faldo bahwa pemerintah saat ini terbuka dan “beda banget” dari Orba.

“Lu omong kosong aja. Jangan suka kayak bosmu lah, lain di depan lain di belakang,” kata Deddy kepada Faldo.

Baca Juga: Mahfud Tegaskan Orang Baik pun Tidak Boleh Ubah Batas Konstitusional, Akui UU ASN Problematik

KPU Minta Bantuan Satgas Siber Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Pakar: Kemungkinan Phising

kpu-minta-bantuan-satgas-siber-telusuri-dugaan-kebocoran-data-pemilih-pakar-kemungkinan-phising

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta bantuan satgas siber untuk menelusuri dugaan peretasan situs yang mengakibatkan kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs Breach Forums.

Penjelasan itu disampaikan Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11/2023).

Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata dia.

Betty belum bisa memastikan apakah kebocoran data tersebut terkonfirmasi milik KPU RI atau bukan.

 “Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya,” tambahnya.

Baca Juga: KPU Ungkap Distribusi Logistik Pemilu 2024 sudah 90 Persen: Surat Suara Capai 1 Miliar Lembar

Sebelumnya, peretas yang menamakan dirinya “Jimbo” mengklaim telah mendapatkan data pemilih dari situs kpu.go.id yang telah diretanya.

Melalui unggahan di situs BreachForums, Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dengan Tersenyum Jokowi Enggan Tanggapi Pernyataan Megawati soal Penguasa seperti Masa Orde Baru

dengan-tersenyum-jokowi-enggan-tanggapi-pernyataan-megawati-soal-penguasa-seperti-masa-orde-baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi keterangan saat sesi tanya jawab dengan wartawan usai acara penanaman pohon di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023). (Sumber: KOMPAS TV)

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan memberi tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menilai sikap penguasa saat ini seperti di masa Orde Baru.

Pernyataan Megawati tersebut disampaikan saat berpidato di acara Rakornas relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo, Senin (27/11/2023) lalu. 

Jokowi hanya tersenyum dan tidak ingin memberi tanggapan mengenai pernyataan Megawati yang menyinggung kultur orde baru.     

Awalnya, usai acara penanaman pohon oleh Presiden Jokowi di hutan kota kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11) pagi ini awak media bertanya terkait pernyataan Megawati tersebut. 

Mendengar pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi tersenyum kecil dan menyatakan tak ingin menanggapi hal itu. Presiden kemudian berpamitan dan menyudahi sesi tanya jawab dengan awak media. 

Baca Juga: Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Kritik Penguasa saat Ini Seperti Zaman Orde Baru, Apa Alasannya?

“Saya tidak ingin memberi tanggapan,” singkat Jokowi, Rabu (29/11), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV

Meski enggan memberi tanggapan mengenai pernyataan Megawati, Presiden Jokowi memberikan pesan kepada masyarakat dan semua pihak untuk menjalani Pemilu 2024 dengan damai, aman, penuh senyum serta penuh dengan kegembiraan. 

Ya kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan,” ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan usai acara penanaman pohon di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. 

Adapun tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah masuk ke tahap kampanye yang dimulai pada Selasa (28/11) kemarin. 

Masa kampanye pemilu berlangsung selama 75 hari sampai 10 Februari 2024. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu pun sudah memiliki agenda kampanye perdana masing-masing.

Baca Juga: Momen Megawati Mengaku Jengkel, Sebut Pemerintahan Sekarang seperti Era Orde Baru

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan memulai kampanye di hari pertama di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, lalu lanjut ke Jakarta Timur dan Bogor

Sementara Cawapers Anies, Muhaimin Iskandar mengawali agenda kampanye dengan berkunjung ke rumah ibunya di Jombang, Jawa Timur untuk meminta izin. Setelah itu, berkampanye di beberapa wilayah Jatim seperti Kota Surabaya. 

Capres-Cawapres Pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Gibran tidak melakukan kampanye secara langsung. 
Prabowo menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan sedangkan Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wali Kota Solo. Keduanya baru akan menjalani kampanye di akhir pekan.

Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berbagi lokasi kampanye. Ganjar memulai kampanye dari Merauke, Papua Selatan dan Mahfud berkampanye di Sabang, Aceh.