penganjallapar.com

SHARE  

 Foto: Suasan saat berlangsunya Full Day Sale di Transmart CIlandak, Jakarta, Minggu (14/1/2024). (CNBC Indonesia/Romys Binekasari)

Jakarta, CNBC Indonesia – Program Transmart Full Day Sale yang kembali digelar hari ini diburu oleh para pembeli karena harga yang miring. Program ini mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00 WIB untuk berbagai produk mulai dari makanan hingga barang elektronik.

Ternyata, tak hanya barang elektronik saja tapi kebutuhan perabotan rumah tangga juga laris manis. Atifa memborong 3 perabot rumah tangga sekaligus untuk kebutuhan rumah.

“Sekalian 3 mumpung ada diskon. Kalau dihitung-hitung lumayan juga. Sekalian biar ngga cape nyari-nyari jadinya di satu tempat biar ringkes aja,” ujarnya saat ditemui di Transmart Cilandak Jakarta, Minggu (14/1).

Atifa yang datang bersama suami dan anaknya mengaku membeli Chest Drawer CDW 4 dari harga 1,39 juta menjadi Rp 922.400, lemari pakaian, dan kulkas.

“Saya pake allo jadi murah lagi meja jadi Rp 800 ribuan, lemari jadi Rp 1,2 lah, sama kulkas jadi berapa tapi tadi di diskon juga alhamdulillah,” ungkapnya.

Atifa mengaku, kedatangannya ke Transmart Cilandak karena lokasinya yang terdekat seyelah melihat iklan dan pemberitaan di televisi. “Liat iklan di TV sih katanya murah. Sekalian jalan aja sama anak. Kalo beli online bisa tapi bapaknya suka pulang malem rakitnya malas,” sebutnya.

Lewat program ini, pelanggan bisa mendapatkan diskon hingga 50%+20% jika menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank.

Program ini berlaku bagi pelanggan https://selerapedas.com/yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater.

SHARE  

 Foto: Pekerja menyelesaikan pembuatan mebel di kawasan Daanmogot, Tangerang, Banten, Jumat (18/2/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel) mengaku tidak menentukan sikap dukungan terhadap calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024 ini. Asosiasi ini sebelumnya sempat mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 lalu. Hal ini diungkapkan Ketua DPP Sekabel Setyo Wisnu Broto,

“Hari ini kami bisa diterima beliau mungkin ada konotasi relawan, ini tidak. kami pengusaha kayu. kami istilahnya di sini bersama pak Jokowi ingin mengembangkan Indonesia,” ungkap Setyo saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu seperti dikutip Sabtu (13/1/2024).

Baca: Terungkap! 1,5 Juta Produsen Tahu Tempe RI Siap Menangkan Capres Ini

Ia menegaskan dari asosiasinya tidak lagi menentukan sikap dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Menurutnya para anggota asosiasi dibebaskan memilih sesuai dengan preferensi masing-masing.

“Mengenai presiden nanti siapa yang jadi tentunya kami akan memilih sesuai hati masing-masing. Jadi kami dalam industri mebel ini ada hampir 15,7 juta dari ribuan perusahaan tenaga kerja dan anggotanya,” sebut Setyo.

Meski begitu ia mengakui 2019 lalu sempat mendukung Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres. Namun saat ini asosiasinya tidak melakukan deklarasi.

Foto: Pekerja menyelesaikan pembuatan mebel di kawasan Daanmogot, Tangerang, Banten, Jumat (18/2/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Pekerja menyelesaikan pembuatan mebel di kawasan Daanmogot, Tangerang, Banten, Jumat (18/2/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

“Sekarang pak Jokowi sudah tidak di dalam kontestasi pilpres sehingga kami tidak menentukan sikap. Dulu kita menghadirkan 20 ribu massa, di Pilpres kali ini kami tidak melakukan deklarasi,” sambungnya.

Setya pun menegaskan meski anak dari Jokowi yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga ikut dalam kontestasi sebagai Wakil Presiden mendampingi Capres Prabowo Subianto, asosiasinya mengaku masih netral.

“Tapi kalau nanti arah politik seperti apa kita nggak tahu, akhirnya ada tiga calon dan salah satunya ini Gibran masuk di bursa. di Kami pun saat ini netral, Kita hanya bisik-bisik asik. begitu,” katanya.

Baca: Catat! Link Jadwal Terbaru Debat Capres-Cawapres 2024

Namun secara pribadi dan di luar organisasi, Setya melihat Prabowo – Gibran bisa melanjutkan program dari Jokowi. Ia pun berseloroh organisasi relawan Sekabel yang pernah dibentuk bukan untuk mendukung https://selerapedas.com/anak dari Jokowi.

“Anak Jokowi bukan tukang kayu, tukang martabak. Nanti jadi Sekabak,” candaannya.

SHARE  

 Foto: Bakal calon Presiden (Capres) Anies Baswedan nomor urut 1, saat menyampaikan visi dan misi dalam debat ketiga yang digelar di Istora Senayan, kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (7/1/2024). (Tangkapan layar Youtube KPU RI)

Jakarta, CNBC Indonesia-Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik sistem penunjukan pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menilai penunjukan pejabat BUMN selama ini tidak berdasarkan kualifikasi dan kompetensi atau sistem merit.

“Kemudian yang tidak kalah penting, kembalikan merit sistem dalam BUMN, supaya prestasi menentukan posisi, bukan koneksi menentukan posisi,” kata Anies dalam Dialog Capres dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dikutip Jumat (12/1/2024).

Anies meyakini dengan diterapkannya sistem merit, maka kinerja BUMN akan membaik. Selain itu, kata dia, dengan sistem penilaian berbasis kompetensi itu, maka orang-orang titipan tak bisa lagi menduduki jabatan di perusahaan pelat merah. “Supaya ordal-ordal selesailah,” kata dia.

Baca: Data Ulang, Anies Mau Petugas Pajak Susuri Jalanan Jakarta!

Selain soal petinggi BUMN, Anies juga mengkritik paradigma yang digunakan pemerintah dalam mengelola BUMN. Dia mengatakan BUMN bukanlah perusahaan yang didirikan untuk mencari keuntungan, seperti perusahaan swasta.

Anies berpendapat BUMN seharusnya digunakan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Menurut dia, tugas pembangunan itu dapat dilakukan BUMN, karena lebih fleksibel dan tidak terikat oleh birokrasi pemerintahan yang merumitkan.

Menurut Anies, ketika BUMN digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara, justru akan merusak kondisi pasar. “Di situ ada conflict of interest, di satu sisi regulator, di sisi lain market player, maka dia akan bisa membuat regulasi yang menguntungkan pemain pasar yang merupakan miliknya,” ujar Anies. https://selerapedas.com/

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko meninggal dunia pada hari ini, Kamis (30/11/2023).

Eddy menghembuskan napas terakhir pagi tadi pukul 05.30 WIB di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

Informasi terkait berpulangnya Wali Kota Batu periode 2007-2017 tersebut dikonfirmasi Penjabat (Pj) Wali Kota Batu Aries Agung Paewai saat dikonfirmasi di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis.

“Iya benar,” kata Aries, Kamis, dikutip dari Antara.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Eddy Rumpoko langsung dibawa pihak keluarga ke Kota Batu, Jawa Timur untuk dimakamkan.

Mengutip dari laman Instagram putri Eddy, Ganis Rumpoko, sang ayah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Batu yang berada di Jalan Suropati Kecamatan Ngaglik, Kota Batu, Malang.

“Akan dimakamkan di TMP Kota Batu,” tulis Ganis dalam instagram pribadinya, Kamis.

Baca Juga: Sopir Angkutan Logistik Pemilu Meninggal di Warung Denpasar, Polisi Duga Kelelahan

Eddy Rumpoko merupakan suami dari Wali Kota Batu periode 2017-2022, Dewanti Rumpoko. Pria kelahiran 8 Agustus 1960 di Manado, Sulawesi Utara ini memiliki dua orang anak.

Eddy Rumpoko menjabat sebagai Wali Kota Batu pertama kali pada 24 Desember 2007 dan berpasangan dengan Wakil Wali Kota Budiono. Pada 2012, ia kembali memimpin Kota Batu berpasangan dengan Punjul Santoso.

Sebagai informasi, Eddy Rumpoko merupakan terpidana kasus korupsi gratifikasi senilai 46,8 milyar rupiah.

Oleh Pengadilan, Eddy divonis 7 tahun penjara pada 19 Mei 2022 dan menjalani hukuman di penjara korupsi Lapas Kedungpane Semarang.

Selama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang, Usman menilai Eddy memiliki catatan kesehatan berupa penyakit diabetes dan gangguan jantung kronis.

Baca Juga: Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Kembali Terlibat Kasus Korupsi Rp46,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko meninggal dunia di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Kamis (30/11/2023) pagi.

Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, Usman Madjid menyebut Eddy yang merupakan terpidana kasus korupsi, telah mengeluhkan sakit sejak Minggu (26/11) saat di lapas.

Menurut penjelasannya, Wali Kota Batu periode 2007-2017 itu langsung mendapatkan penanganan dari dokter lapas.

Esok harinya, yakni Senin (27/11), kondisi Eddy disebut membaik, namun ia kembali mengeluh sakit sehingga dokter lapas memutuskan merujuk Eddy ke RSUP Dr Kariadi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut

“Kami sudah berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan dan telah menemani selama dirawat di rumah sakit,” kata Usman dalam keterangan, Kamis, dikutip dari Antara.

Usman menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi Eddy disebut membaik pada Rabu (29/11), sehingga ia direncanakan akan kembali ke lapas pada Kamis (30/11).

Kendati demikian, sekitar pukul 05.11 WIB, Eddy Rumpoko dilaporkan meninggal dunia karena cardiac arrest alias henti jantung.

Baca Juga: Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Dimakamkan di TMP, Sedang Jalani Pidana Korupsi di Lapas Semarang

Usman menyebut, selama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang, Eddy memiliki catatan kesehatan berupa penyakit diabetes dan gangguan jantung kronis.

Eddy, kata dia, sudah mendapat rawat jalan dengan dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis jantung pembuluh darah selama dirawat di Rumah Sakit Kariadi.

Eddy Rumpoko Dimakamkan di TMP Kota Batu

Ganis Rumpoko, anak Eddy Rumpoko menyebut, sang ayah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Batu yang berada di Jalan Suropati Kecamatan Ngaglik, Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Ganis melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (30/11). 

“Akan dimakamkan di TMP Kota Batu,” tulis Ganis dalam instagram pribadinya, Kamis

Eddy Rumpoko merupakan terpidana kasus korupsi gratifikasi senilai Rp46,8 miliar.

Oleh pengadilan, Eddy divonis 7 tahun penjara dan menjalani hukuman di penjara korupsi Lapas Kedungpane Semarang.

Eddy menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang sejak bulan Mei 2022.

Baca Juga: Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Kembali Terlibat Kasus Korupsi Rp46,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) M. Ichwan Ridwan menilai tidak ada yang salah dengan pidato Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketum KAHMI yang biasa dipanggil Boim ini menuturkan, pidato Heru tidak berarti bisa ditafsirkan bahwa IKN merupakan tempat yang ditakuti oleh para ASN.

Faktanya, kata Boim, Heru juga memberikan motivasi bagi ASN yang ingin segera naik jabatan melalui kinerja yang baik di IKN.

“Kita melihat objektif saja dari berbagai sudut pandang, nyatanya ada motivasi dari Pak PJ bagi siapa saja pegawai yang ingin naik jabatan, ya peluang kerja di IKN salah satunya. Ini kan baik, artinya mereka yang siap di IKN adalah SDM yang punya etos kerja tinggi dan siap mengabdi di sana,” ujar Boim di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut Boim menjelaskan, pihaknya tidak melihat adanya pesan miring dari Heru yang dianggap menyudutkan IKN.

Baca Juga: Banjir dengan Ketinggian 1 Meter Rendam Sejumlah Kawasan di Jakarta

Boim yakin bahwa Heru sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) RI akan mendukung penuh pembangunan IKN sesuai program yang dijalankan Jokowi.

“Soal ibu kota pindah, saya hakulyakin, bukan hanya Pak PJ kok yang mendukung, masyarakat Betawi juga sangat setuju kalau ibu kota pindah. Nah, terkait isi pidato juga kan mesti dilihat juga konteksnya, bisa jadi Pak PJ ingin suasana forum kemarin itu lebih mencair, nggak kaku, makanya suasananya lebih akrab tuh pegawai-pegawai,” ungkapnya.

Boim pun mengajak semua pihak untuk tidak mudah tersulut dan bersama-sama menjaga Jakarta agar tetap sejuk, tertib dan damai, terutama di tengah dinamika politik pemilihan presiden (Pilpres) yang tensinya kian meninggi.

“KAHMI Jaya tentu mendukung setiap program Pemda untuk kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kita ini juga tanggung jawab bersama bagaimana Jakarta tetap damai,” sebutnya.

Boim juga menyarankan agar Heru lebih sering lagi bertemu dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder agar tercipta suasana yang kompak dan kondusif dalam menghadapi suasana pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Ibu Korban Bullying di Medan Beberkan Penyebab Anaknya Dianiaya Pelaku

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Hanura Kodrat Shah meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023), sekitar pukul 17.30 WIB. 

Kabar duka ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Benny Rhamdani yang mengatakan bahwa Kodrat Shah meninggal dunia karena sakit.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia Sekjen DPP Partai Hanura, Bapak Kodrat Shah, Kamis (30/11), karena sakit. Kami seluruh keluarga besar Partai Hanura berbelasungkawa, dan merasa sangat kehilangan. Kami bersaksi, beliau orang baik,” kata Benny melalui keterangan tertulis yang diterima Komhttps://gondrongjabrik.compas.tv, Kamis.

Benny menjelaskan bahwa jenazah Kodrat akan diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada malam ini. Jenazah akan disemayamkan di Kompleks Cemara Asri, Jalan Tulip Nomor 27, Medan, Sumut.

Baca Juga: Kronologi Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Meninggal, Sakit di Lapas hingga Wafat di Rumah Sakit

Ia mengatakan bahwa Kodrat merupakan sosok sahabat yang baik. Kodrat memiliki karakter pekerja keras dan menjadi sosok petarung.

“Beliau sahabat dan pemimpin yang baik. Buktinya, mendapat banyak amanah dari berbagai organisasi. Banyak sumbangsih tenaga dan pikiran yang telah diberikannya untuk Partai Hanura, serta bangsa dan negara ini,” ucap dia. 

Benny meminta doa agar Kodrat Shah mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan amal ibadahnya diterima.

Sebagai informasi, Kodrat Shah lahir pada 2 November 1961 di Medan. Ia menjabat sebagai Sekjen Partai Hanura untuk periode 2021-2024. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kodrat juga pernah menjabat sebagai ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumut periode 2022-2027 dan Ketua Asprov PSSI Provinsi Sumut.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan beberapa pengakuan selama menjabat periode 2015-2019.

Dia menyampaikan bahwa mantan Ketua KPK Firli Bahuri, yang kini sudah jadi tersangka dugaan pemerasan, selama menjadi Deputi Penindakan di KPK pernah disidang etik oleh pengawas internal.

Yaitu terkait pertemuannya dengan Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Menurut Agus, itu pelanggaran berat.

“Hasilnya melakukan pelanggaran berat,” kata Agus dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis malam (30/11/2023).

Namun saat pimpinan akan menjatuhkan sanksi, Firli Bahuri keburu ditarik Mabes Polri.

“Ditarik jadi Kapolda di Sumatera Selatan,” ujar Agus. Saat itu, Kapolri dipimpin oleh Jenderal Tito Karnavian.

Baca Juga: Firli Bahuri Bakal Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Besok

Pengakuan lain yang menurut dia baru pertama disampaikan ke media adalah saat dia dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana.

“Hanya saya yang dipanggil. Tidak lewat pintu wartawan, hanya lewat pintu kecil dekat masjid,” katanya.

Saat itu, Agus ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Saat masuk dan bertemu Jokowi, menurut Agus, Jokowi marah. Jokowi mempertanyakan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto, yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPR. Presiden minta kasus E-KTP dihentikan.

“Tapi saya menjawab, sprindik sudah keluar,” katanya, menyebut surat perintah penyidikan.

Kasus Novanto akhirnya berlanjut ke pengadilan. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017), Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp5,9 triliun itu.

Novanto sempat membantah dan mengelak. Ia bahkan mengajukan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka. Sempat memenangkan praperadilan, akhirnya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan terus berproses hingga divonis bersalah.

Baca Juga: Diperiksa Polda Metro Jaya, Saut Ngaku Ditanya Prinsip dan Nilai KPK yang Dilanggar Firli

Dari kasus yang mendera KPK saat ini, Agus menduga kuat bahwa KPK bisa saja menjadi alat kekuasaan.

“Bisa saja. Menjadi alat yang lebih berkuasa,” ujarnya.

Sebab, saat ini, lembaga KPK sudah menjadi bagian dari eksekutif.

JAKARTA, KOMPAS TV – Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2023 telah sukses diselenggarakan di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada malam Minggu, (26/11/2023).

Acara penghargaan ini diproduksi dan disiarkan langsung oleh LPP TVRI dengan mengusung tema Ecobroadcasting.

Ubaidillah, selaku Ketua KPI Pusat, menyampaikan bahwa penyelesaian penyelenggaraan Anugerah KPI 2023 merupakan langkah awal untuk memperkenalkan pentingnya isu lingkungan melalui lembaga penyiaran televisi dan radio.

“Alhamdulillah sudah selesai (Anugerah KPI 2023). Tapi isu lingkungan harus tetap berkelanjutan disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio,” kata Gus Ubaid – sapaan akrabnya – di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Lebih jauh, Gus Ubaid menekankan bahwa isu lingkungan menjadi sangat penting mengingat fakta ekologis yang berubah secara fundamental, dan membutuhkan respons yang melibatkan kerjasama dari berbagai pihak.

“Isu lingkungan ini sudah menjadi perhatian global. Upaya pembangunan yang gencar dilakukan mau tidak mau harus melihat faktor ekologis agar berjalan dengan inklusif dan mencapai kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Gus Ubaid mengakui bahwa pertemuan-pertemuan global antara pemimpin negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara inklusif.

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia, yang dianggapnya sangat tepat dalam mempromosikan peran penting faktor lingkungan sebagai salah satu variabel utama dalam proses pembangunan.

“Upaya pemerintah sudah dilakukan untuk melakukan konsolidasi global berkenaan dengan pembangunan inklusif. Hari ini, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri World Climate Antion Summit (WCAS) COP28 di Dubai,” lanjut Gus Ubaid.

Seperti yang dilaporkan melalui situs resmi presiden.go.id, disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hanya akan menghadiri Konferensi Iklim COP28, tetapi juga akan turut serta dalam Leaders’ Event: Transforming Food System in the Face of Climate Change.

“Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan pempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim, serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang,” kata Presiden RI Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.TV– Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menjadi sorotan dan keprihatinan Agus Rahardjo, ketua KPK periode 2015-2019.

Terlebih Firli Bahuri, yang duduk sebagai ketua sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Agus pun menyebut nama Abdullah Hehamahua untuk merujuk soal integritas di KPK, di masa kepemimpinannya, 2015-2019. Kata Agus, Hehamahua yang menjabat sebagai penasihat KPK ikut rapat di kantor. Saat itu dia tak sengaja mengambil tisu di atas meja. “Langsung dibayar sama dia Rp 10 ribu,”kata Agus dalam acara Rosi di Kompas.TV, Kamis malam (30/11/2023).

Baca Juga: KPK Tahan Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Terkait Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang

Abdullah Hehamahua adalah penasihat KPK periode 2005-2017 yang punya penampilan khas, berpeci dan memelihara janggut. Dia juga orang yang turut menyusun standar operasional prosedur (SOP). Salah satunya, adalah untuk menunda status tersangka terhadap calon yang maju dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Ketentuan ini juga sudah disepakati DPR.

“Ada kesepakatan dengan DPR dulu bahwa menghadapi pemilu, pileg, pilpres, seseorang yang masuk dalam radar KPK yang dipersyaratkan ditersangkakan ditunda,” ujarnya, pada September lalu. Alasannya, agar KPK tidak dijadikan alat politik. 

Baca Juga: Diperiksa Polda Metro Jaya, Saut Ngaku Ditanya Prinsip dan Nilai KPK yang Dilanggar Firli

Dari kasus yang menderita KPK saat ini, Agus Rahardjo menduga kuat bahwa KPK bisa saja menjadi alat kekuasaan. “Bisa saja. Menjadi alat yang lebih berkuasa,” ujarnya. Sebab saat ini, lembaga KPK sudah menjadi bagian dari eksekutif.