penganjallapar.com

JAKARTA, KOMPAS.TV- Mesin politik pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai lebih agresif di media sosial untuk merecehkan demokrasi pada Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan oleh Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (21/11/2023).

“Mesin politik Prabowo relatif cukup agresif di dalam konteks media sosial bagaimana kemudian mesin-mesin politik yang mampu ‘memanfaatkan’ media sosial untuk merecehkan demokrasi,” ucap Ahmad.

“Merecehkan dalam arti bahwa tentang dinamika politik tidak serta merta kemudian dikomunikasikan dengan cara pandang atau dengan materi-materi yang tinggi. Tapi justru dengan materi-materi yang renyah dan semua itu tampaknya diterima dengan baik oleh masyarakat kita terutama yang berasal dari segmen kelas menengah ke bawah secara pendidikan dan juga literasi politik.”

Baca Juga: Puan Maharani: Ganjar Punya Data Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok

Maka itu, Umam menyampaikan strategi ini menjadi andalan bagi kelompok Prabowo-Gibran dalam meraih simpati atau dukungan publik pada Pilpres 2024. Mengacu pada hasil, praktik yang dilakukan Prabowo untuk merecehkan demokrasi dengan terminologi ‘gemoy’ dan pola pendekatan yang lucu ternyata cukup efektif.

“Dan kalau tidak diantisipasi oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maka besar kemungkinan tidak akan terjadi pergerakan signifikan dari basis elektabilitas yang ada per hari ini sampai nanti menjelang Pemilu 2024 mendatang,” ujar Ahmad.

Dalam cermat Umam, Prabowo saat ini memang sudah mulai tercitrakan sebagai capres yang paling merakyat berdasar tabulasi survei. Ini tentu berbeda dengan citra Prabowo saat dirinya maju di Pilpres 2014 dan 2019 yang terlihat sebagai calon pemimpin tegas dan keras.

Baca Juga: Projo Sebut Logika Ganjar Salah Nilai Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok: Mungkin Lagi Bingung Ya

“Prabowo dalam pilpres 2014 dalam pilpres 2019 tercitrakan sebagai tokoh yang tegas, keras, militeristik, tetapi per hari ini kalau misal kita lakukan proses tabulasi dari data data survei, itu seorang Prabowo itu lebih dicitrakan sebagai seorang individu yang lebih merakyat, lebih lucu,” kata Umam.

“Bagi masyarakat politik kita sebagian yang gemar dengan pendekatan-pendekatan dan juga gimmick-gimmick politik tentu hal itu memiliki impact yang cukup signifikan dalam konteks mengubah persepsi dan juga mengarahkan preferensi politik masyatakat kita.”

JAKARTA, KOMPAS TV – DPR RI resmi mengesahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima tni menggantikan Laksamana Yudo Margono. Yudo akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/11/2023). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Baca Juga: Hari Ini DPR Sahkan Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI Gantikan Yudo Margono

Rapat paripurna dihadiri 125 orang, dan izin 169 orang anggota dewan. Sehingga total kehadiran 294 dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Awalnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Ia mengatakan, Komisi I telah melakukan rapat untuk mendengarkan visi dan misi dari Jenderal Agus

“Komisi I memutuskan menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” kata Meutya.    

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan kerja produktif. Komisi I berharap rapat paripurna hari ini dapat menetapkan persetujuan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” sambungnya. 

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh anggota DPR ihwal hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. 

“Apakah pemberhentian dengan hormat Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI dan persetujuan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dapat disetujui?” tanya Puan. 

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Baca Juga: Setara Institute: Jokowi Sengaja Lantik Agus Subiyanto KSAD Hanya untuk Syarat Jadi Panglima TNI

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, jika telah disetujui parlemen dalam rapat paripurna, tahapan selanjutnya adalah pelantikan Jenderal Agus oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi Panglima TNI. 

JAKARTA, KOMPAS TV – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono pada Rabu (22/11/2023). 

Hal itu dikatakan oleh Jenderal Agus setelah resmi ditetapkan menjadi calon Panglima TNI oleh DPR RI, Jakarta, Selasa. 

“Pelantikan insyaAllah besok jam 10 oleh bapak presiden,” kata Agus.

Baca Juga: Tok! DPR RI Resmi Sahkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI yang Baru

Pada hari ini, Selasa (20/11/2023) DPR RI resmi mengesahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima tni menggantikan Laksamana Yudo Margono. Yudo akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/11/2023). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Rapat paripurna dihadiri 125 orang, dan izin 169 orang anggota dewan. Sehingga total kehadiran 294 dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Awalnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Ia mengatakan, Komisi I telah melakukan rapat untuk mendengarkan visi dan misi dari Jenderal Agus

“Komisi I memutuskan menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” kata Meutya.    

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan kerja produktif. Komisi I berharap rapat paripurna hari ini dapat menetapkan persetujuan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” sambungnya. 

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh anggota DPR ihwal hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.

Baca Juga: DPR RI Resmi Sahkan Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI Gantikan Yudo Margono

“Apakah pemberhentian dengan hormat Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI dan persetujuan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dapat disetujui?” tanya Puan. 

“Setuju,” jawab peserta rapat. 

JAKARTA, KOMPAS TV – DPR RI menyetujui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi inisiatif parlemen. 

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/11/2023). 

Baca Juga: Pemkot Depok Siapkan Anggaran Rp82 Miliar untuk Pilkada 2024

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad.

“Ini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” kata Puan. 

“Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir. 

Puan menjelaskan, pada keputusan ini, ada satu fraksi yang menolak, yaitu PKS. Sementara PKB dan Partai Demokrat menyetujui dengan catatan.

“Bahwa ada tiga fraksi yang menyatakan, satu menolak, yaitu Fraksi PKS. Kemudian dari Demokrat menyatakan ada catatan dan dari PKB pun menyatakan ada catatan. Jadi tiga hal yang disampaikan, tiga fraksi. Satu menolak, dua ada catatan,” kata Puan.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi usulan inisiatif DPR.

Baca Juga: Pendapat Politisi PAN Soal Pilkada 2024 Dipercepat Karena Adanya Isu Dinasti Politik | Dua Arah

Ada satu poin yang mereka sepakati yakni memajukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari November 2024 menjadi September 2024. 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjenguk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di sela kunjungan kerja di Singapura. 

Prabowo menjelaskan saat ditemui Luhut sudah sangat ingin kembali bekerja, namun karena kondisinya masih perlu penyesuaian, mantan kepala staf presiden itu perlu benar-benar pulih. 

“Beliau alhamdulillah sudah pulih, memang perlu waktu penyesuaian. Jadi saya sangat gembira beliau sudah, sudah ingin segera bekerja, tapi memang semua pihak minta beliau pelan-pelan menyesuaikan diri,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Prabowo mengaku banyak yang dibicarakan dengan Luhut mulai dari pemerintahan dan pekerjaan hingga perkembangan politik saat ini di Tanah Air. 

Meski begitu Prabowo tak mau membeberkan secara detail topik-topik yang dibahasnya dengan Luhut. 

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan soal Tensi Politik di Indonesia: Jangan Bilang Ingusan, Pengkhianat

“Masak saya harus ceritain,” ujar Prabowo. 

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah sebulan mendapatkan perawatan di General Hospital Singapura.

Melalui akun Instagram pribadinya Luhut menceritakan saat ini dirinya sudah bisa berolahraga ringan seperti berjalan dan angkat beban.

Luhut mengaku setiap hari dirinya mulai beraktivitas seperti berjalan 1,5-2 Kilo Meter. 

“Saya tadi sudah mulai angkat beban sedikit. Sudah mulai sedikit plank juga tadi, ya walaupun baru 15 detik,” ujar Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/11/2023).

Baca Juga: Soal Polemik Dukungan APDESI untuk Prabowo-Gibran, Andre Rosiade: Tak Ada Deklarasi & Ajakan Dukung

Adapun kunjungan Prabowo ke Singapura untuk untuk menerima penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) yang merupakan penghargaan militer tertinggi dari pemerintah Singapura, Selasa (21/11/2024).

Prabowo tiba di Istana Kepresidenan Singapura pukul 12:30 waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Menhan Ng Eng Hen dengan upacara jajar kehormatan. 

Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Sanmugaratnam kepada Prabowo di Istana Kepresidenan Singapura.

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas meminta seluruh kader partai berlambang bintang mercy untuk menanggapi hinaan dan fitnah dengan santai dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024. 

Hal tersebut disampaikan Ibas ketika berpidato di acara Konsolidasi Pemenangan Pilpres dan Pileg 2024 Partai Demokrat di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (20/11/2023). 

Baca Juga: Demokrat Minta Bawaslu Investigasi Temuan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

“Kita rasanya sangat tau bagaimana difitnah, di-bully, diejekin, apalagi dijelek-jelekin. Saya jadi ingat pesan capres (Prabowo Subianto) kita, ‘Kalau ada yang seperti itu, apalagi yang hendak merusak moril kita, senyumin aja,'” kata Ibas. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga mengimbau kepada seluruh kader untuk bekerja turun ke masyarakat agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi pemenang di Pilpres 2024. 

Ia mengingatkan agar seluruh kader bisa menanamkan pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY agar tak pernah menyerah dalam menyongsong kemenangan di pesta demokrasi nanti. 

“Ingat pesan Pak SBY, yang menyerah, kalah, yang gigih, menang. Sukses pilpres, sukses Partai Demokrat menjadi partai papan atas,” kata Ibas.

Baca Juga: Ibas Minta Seluruh Elemen Bangsa untuk Jaga Persatuan dan Kesatuan

Dia menilai kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Menurut dia, rakyat menyukai Partai Demokrat karena selalu mendengar jeritan dan membantu rakyat, serta memberi bukti nyata dalam memajukan negeri. 

Ia berpesan kepada seluruh kader agar bisa mendekati rakyat dan merebut kemenangan di Pemilu 2024. 

“Kita tunjukkan gedung parlemen akan terus membiru, sebiru damai warna Partai Demokrat,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendirikan pos pengaduan masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. 

Posko pengaduan ini menjadi sarana bagi masyarakat yang melihat, mengetahui dan mengalami tindakan prajurit TNI yang tidak netral dalam mengawal Pemilu 2024. 

Posko pengaduan ini tidak hanya berdiri di kota-kota besar melainkan hingga ke tingkat kabupaten.

Selain posko, masyarakat juga bisa mengadukan dugaan pelanggaran netralitas prajurit TNI ke media sosial Puspen TNI atau ppid.tni.mil.id. 

“Untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, maka TNI mendirikan posko pengaduan netralitas TNI. Masyarakat ikut mengawasi apabila melihat ketidaknetralan TNI, masyarakat bisa melaporkan ke posko-posko ini,” ujar Yudo saat memimpin kick-off posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 di ruang hening, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Yudo Margono menambahkan, setiap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas TNI di Pemilu 2024 akan dicatat oleh POM TNI dan diserahkan ke Bawaslu RI. 

Baca Juga: Serahkan Jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subiyanto, Ini Harapan Laksamana Yudo Margono

Setelah Bawaslu menentukan tingkat pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, maka Puspom TNI akan melakukan penegakan hukum terpadu. 

Yudo juga memastikan proses penegakan hukum terhadap prajurit yang melanggar komitmen netralitas di Pemilu berjalan secara transparan.

Ia memastiakn TNI tidak akan menutup-nutupi pelanggaran yang dibuat oleh prajurit. 

” Saya tegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi, proses hukum terbuka, semuanya boleh melihat, sidangnya secara terbuka. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan media, tingkat kepercayaan masyarakat di pengadilan militer kita maupun di auditorat militer kita itu mencapai 98 persen,” ujar Yudo.

Dibangun sebelum Pensiun 

Posko pengaduan ini dibangun Yudo dua hari sebelum masuk masa purna tugas. Mantan KSAL itu akan mengakhiri jabatan dan karier di TNI pada Rabu (22/11/2023). 

Baca Juga: Kata Pengamat Militer, Isu Netralitas Panglima TNI Pilihan Presiden Jokowi Jadi Pertanyaan

Sekretariat Negara telah menjadwalkan upacara serah terima jabatan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto.

DPR telah mengesahkan KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai panglima TNI baru, menggantikan Yudo yang akan pensiun pada 26 November 2023. 

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan, Presiden Jokowi diagendakan memimpin upacara pelantikan panglima TNI yang baru pada Rabu (22/11/2023).

“Rencananya besok pagi, Bapak Presiden dijadwalkan akan melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” ujar Ari melalui pesan singkat, Selasa (21/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS.TV – DPP PDI Perjuangan belum mengambil sikap atas status Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bobby Nasution. 

Pihak DPP PDI-P menyatakan secara aturan partai, Gibran dan Bobby sudah keluar dari keanggotaan. Namun PDI-P tidak memberhentikan keduanya. 

PDI-P hanya meminta keduanya mengundukan diri dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Tetapi baik Gibran maupun Bobby belum menyerahkan KTA ke DPP ataupun ke DPC PDI-P.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku pihaknya kini lebih fokus kepada pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 dibanding mempersoalkan hal teknis terkait Gibran dan Bobby. 

Menurutnya waktu pencoblosan pada 14 Februari 2024 hanya tinggal beberapa hari lagi.

Untuk itu perlu konsentrasi dan fokus memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Bambang Pacul Ungkap Hubungan Jokowi dengan PDIP Sejak Gibran Maju Cawapres

“Sekarang ini sudah tinggal berapa hari? 80 harian kalau enggak salah menuju tanggal 14 Februari. Jadi sudahlah hal-hal teknis administrasi, menurut saya, itu tidak perlu kita pro kontra-kan kembali,” ujarnya. 

Puan menjelaskan, saat ini seluruh kader, simpatisan dan pendukung PDI-P bekerja di lapangan dan menjalankan tugas masing-masing untuk memenangkan Pileg 2024 dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. 

Hal inilah yang membuat DPP PDI-P tidak mau lagi membicarakan status Gibran maupun Bobby agar energi yang digunakan untuk memaksimalkan suara PDIP-P di Pileg dan Pilpres 2024 tidak terbuang sia-sia. 

Puan memilih untuk menyerahkan kepada masyarakat sebagai pilihan untuk menyikapi status Gibran dan Bobby, serta meminta masyarakat dapat mengawal jalannya Pemilu 2024 dengan jujur, adil dan damai.

“Biarkan rakyat yang memilih, biarkan rakyat yang menentukan siapa pimpinan atau pemimpin yang rakyat pilih,” ujarnya.

Baca Juga: Angkat Bicara soal Dukungan Perangkat Desa ke Gibran, Puan: Serahkan ke Bawaslu

Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan, kita jalani saja dulu pesta demokrasi ini sampai 14 Februari,” tutup Puan. 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Arifin Abdul Majid menegaskan organisasinya menjunjung netralitas dan tidak mencampuri urusan politik di Pemilu 2024.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan AD/ART APDESI dan untuk bisa fokus melakukan pembangunan di desa seluruh Indonesia.

Demikian Arifin Abdul Majid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Rabu (22/11/2023).

“Memasuki tahun Politik (2024) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, APDESI tetap menjunjung tinggi netralitas (independent) dalam segala bentuk perhelatan politik baik itu Pemilihan Umum, Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota,” ucap Arifin.

“Hal ini diharapkan agar Pembangunan di tingkat desa seluruh Indonesia bisa merata dan tidak tercampuri urusan politik,” jelasnya.

Baca Juga: APDESI saat Perangkat Desa Dituding Tidak Netral: Buktikan Dong, Tidak Hanya Sekadar Berpendapat

Maka itu, kata dia, APDESI mengutuk keras pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasinya untuk kepentingan politik mendukung salah satu pasangan capres cawapres.

“Kami mengutuk keras adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan, memakai, mencatut, mempublikasikan nama, logo dan merek APDESI guna kepentingan politik dukung mendukung pasangan calon,” tegas Arifin.

Sebelumnya ramai diperbincangkan jika APDESI memberikan dukungan politik kepada salah satu cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024. Hal tersebut dilatari karena Gibran sempat hadir memenuhi undangan yang dihadiri perangkat desa.

Namun Wakil Ketua Umum DPP APDESI Sunan Bukhari membantah jika kegiatan silahturahmi Desa Nasional yang diikuti perangkat desa memberikan dukungan politik kepada Gibran.

Ia pun menantang pihak yang mendiskreditkan kegiatan Desa Nasional untuk membuktikan tuduhannya dengan tidak hanya sekadar berpendapat.

Baca Juga: Ini Respons Mahfud MD soal Isu Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran

Pernyataan itu disampaikan Sunan Bukhari kepada Jurnalis KompasTV Ikhsan Apriansyah, Selasa (21/11).

“Jadi kami perlu menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi Desa Nasional Tahun 2023 itu adalah kegiatan rutin tahunan yang sekarang ini mampu mengakomodir 8 organisasi penggerak desa seluruh Indonesia untuk menyamakan langkah strategis dalam rangka mensukseskan pemilu 2024,” ucap Sunan.

“Jadi terkait dengan pandangan imparsial tidak Netral yaitu perlu dibuktikan dong tidak hanya sekedar berpendapat.”

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Rabu (22/11/2023) pagi.

Pelantikan diawali dengan pelepasan dan penyematan tanda pangkat serta tongkat komando pada Agus Subiyanto oleh Jokowi.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya. Demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Agus Subiyanto dalam sumpahnya.

Baca Juga: Gantikan Laksamana Yudo Margono, Jenderal Agus Subiyanto Dilantik Presiden Jokowi Jadi Panglima TNI

Sebelumnya, Kompas.tv memberitakan, Jenderal Agus Subiyanto resmi disahkan sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun.

Pengesahan Jenderal Agus Subiyanto dilakukan dalam Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11) kemarin.

Rapat tersebut  dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dimulai dengan laporan hasil uji kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Setelah itu, Puan menanyakan hasil uji kelayakan tersebut kepada peserta rapat apakah menyetujui penetapan Agus sebagai Panglima TNI.

Baca Juga: Serahkan Jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subiyanto, Ini Harapan Laksamana Yudo Margono

“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana Yudo Margono dan menetapkan jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?” tanya Puan kepada anggota DPR yang hadir.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Selanjutnya, Jenderal TNI Agus Subiyanto yang sebelumnya merupakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu pun kemudian diperkenalkan kepada seluruh anggota dewan yang hadir.